Selasa, 18/12/2018 22:16 WIB
Jakarta – Politisi senior Partai Demokrat Benny K Harman meminta Presiden RI Joko Widodo memastikan netralitas aparat penegak hukum selama penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) pada 2019 mendatang.
Dia menyebut, sebagai kepala negara sekaligus calon petahanan, Jokowi dituntut menjaga demokrasi yang baik dalam pesta rakyat lima tahun sekali tersebut.
“Prinsipnya, pemerintah harus menjaga demokrasi yang baik, di antaranya dengan cara menjaga netralitas pada pemilu mendatang. Demokrasi elektoral hanya akan produktif hasilnya jika persaingan sehat dijaga dengan cara menegakkan hukum tanpa pilih bulu,” ujar Benny dalam diskusi yang berlangsung di Posko Seknas Prabowo-Sandi di Menteng, Jakarta, pada Selasa (18/12).
Benny juga mengingatkan kepada Presiden RI agar mengawal proses penegakan hukum yang adil. Hal itu dia nilai bertujuan untuk membangun kompetisi yang sehat dalam demokrasi elektoral.
Desa dengan Air Bersih Didorong Jadi Kesepakatan Global dalam WWF Bali
Joe Hart Resmi Pensiun dari Sepakbola
Eks Kepala Bea Cukai KPK Penuhi Panggilan KPK
“Negeri ini butuh strong leadership agar demokrasi mampu menghasilkan pemimpin yang sejalan dengan kehendak rakyat, dan cita-cita republik,” tegas Benny.
Sementara kepada para penegak hukum, Benny menyoroti pemrosesan perkara tidak berat sebelah. Menurutnya, masih ada kesan pihak keamanan tidak adil dalam memproses perkara.
“Masukan masyarakat proses hukum jelang pilpres terkesan tidak adil. Harus adil dalam memproses segala perkara, baik memproses tim Prabowo-Sandi maupun Jokowi-Ma’ruf,” tandasnya.
Keyword : Pilpres 2019 Partai Demokrat Netralitas Aparat