Selasa, 11/12/2018 12:50 WIB
Washington - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk insiden kekerasan seksual dan berbasis gender terhadap perempuan di dekat Bentiu di Sudan Selatan bagian utara dalam beberapa pekan terakhir.
Dalam pernyataan pers yang dirilis Sabtu malam (8/12), dewan menyatakan keprihatinan mendalam tentang kesejahteraan para korban, yang, menurut laporan, termasuk lebih dari 150 wanita dan gadis yang diserang pria bersenjata yang mengenakan pakaian militer di Rubkona County.
DK PBB menyerukan kepada Pemerintah Sudan Selatan untuk mengutuk serangan itu, memastikan penyelidikan penuh dan yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban, serta memutus lingkaran kekebalan hukum untuk kekerasan seksual dan gender.
Anggota dewan menegaskan, para pelaku yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter internasional dan pelanggaran HAM harus bertanggung jawab.
Gus Halim: Program Transmigrasi Percepat Terwujudnya Indonesia Sentris
KPK Tetapkan Mantan Ketua DPD Gerindra Malut Tersangka
Gus Halim: Transmigrasi Konsisten Capai Target RPMJN Setiap Tahun
"Pemerintah Sudan Selatan memikul tanggung jawab utama melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata anggota dewan itu, dilansir dari Memo.
DK PBB meminta para pemimpin Sudan Selatan untuk bertemu tanpa menunda semua komitmen yang dibuat di bawah penghentian perjanjian permusuhan, termasuk menahan diri dari serangan terhadap penduduk sipil dan menahan diri dari segala tindakan pemerkosaan, pelecehan seksual dan penyiksaan.
Selain itu, Sudah Selatan juga harus memenuhi semua komitmen yang dibuat di bawah perjanjian perdamaian yang direvitalisasi, termasuk menghentikan semua bentuk kekerasan seksual dan berbasis gender.
Keyword : Sudan SelatanKekerasan SeksualDK PBB