Komnas HAM sebut Konflik Agraria Dipicu Proyek Infrastruktur Jokowi

Senin, 10/12/2018 13:35 WIB

Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapat banyak aduan terkait agraria dan sumber daya alam (SDA) yang berhubungan dengan prioritas Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pihaknya banyak menerima aduan terkait pelanggaran hak atas kesejahteraan, khususnya yang menyangkut agraria dan sumber daya alam. Dimana, konflik agraria menjadi salah satu fokus Komnas HAM dalam peringatan Hari HAM Internasional 2018.

"Tingginya konflik agraria antara lain berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur yang jadi prioritas Presiden Joko Widodo," kata Taufan, dalam pidatonya pada Peringatan Hari HAM Internasional 2018, Jakarta, Senin (10/12).

Kata Taufan, aduan tersebut dipicu dengan maraknya program Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot. Setidaknya, ada 269 proyek infrastruktur yang tercantum dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yang kemudian direvisi Perpres Nomor 58 Tahun 2017.

Meski Presiden Jokowi telah gencar melakukan pembagian jutaan sertifikat tanah kepada masyarakat, kata Taufan, hal itu belum bisa menuntaskan persoalan agraria saat ini.

"Masih ada tantangan yang harus dihadapi," tegasnya.

TERKINI

Kemensos Kirim Tim Pendampingan Korban Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Bojan Hodak Bidik Rekor Tak Terkalahkan Persib atas Persija Belanja Maskapai AS Naik Signifikan Imbas Konflik Timur Tengah Sidak Hunian, Petugas Lapas Salemba Dapati Alat Cukur Hingga Gunting