Masykur: Penanganan Bencana Sulteng Masih "Kacau"

Selasa, 09/10/2018 08:45 WIB

Palu - Koordinasi jalur distribusi logistik terdampak bencana alam di Sulawesi Tengah pada Wilayah Kulawi, Kulawi Selatan, Lindu dan Pipikoro belum maksimal tersalurkan oleh Pemerintah Daerah. Wilayah tersebut dianggap belum sama sekali terjamah bantuan.

Hal itu, dikemukakan Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Tengah, Muhamad Masykur. Katanya,  Selama 10 hari akses ke sana tertutup. Suplay bantuan hanya bisa melalui helikopter.  Itu pun dalam jumlah terbatas dan terpusat di tempat tertentu.  

"Setelah akses jalan darat sudah terbuka maka tidak bisa tidak pemerintah daerah mesti hadir di sana. Mengkoordinir dan mengatur pola distribusi logistik yang akan masuk ke sana", katanya.

Menurut Masykur, hal tersebut tidak bisa diabaikan karena selama 10 hari ini masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan logistik. Jika pun ada hanya terbatas dan jumlah sangat minim. Karena selama ini distribusi logistik yang disalurkan melalui helikopter belum merata dan hanya terpusat di ibu kota kecamatan.

Masykur berharap hal seperti ini tidak dianggap sepele.  Karena sampai hari ini pun masalah koordinasi dan manajemen penanganan pasca bencana masih "Kacau" dan menjadi masalah utama yang belum menggembirakan. Belum nampak apa saja yang sudah dan akan di programkan di masa tanggap darurat ini.

"Buktinya, arus masuk bantuan dari luar berbondong-bondong masuk, lalu lalang truck bantuan logistik tidak henti-henti. Tapi anehnya masih banyak sekali warga di tenda pengungsian  belum tersentuh bantuan," ujar Masykur.

Kata Masykur lagi, saat ini soal perut kenyang menjadi sesuatu yang amat langka bagi warga. Soal inilah yang wajib diatasi oleh negara melalui pemerintah daerah sebagai alat kelola negara. "Kita tidak ingin mendengar cerita para pejabat negara membiarkan  warganya kelaparan  di tenda pengungsian", jelas Masykur.  

Olehnya, menurut Masykur soal koordinasi dan manajemen penanganan tanggap darurat ini penting untuk segera dirapikan dan dikonsolidasikan. Sehingga program tanggap darurat bisa berjalan dengan baik di lapangan.

TERKINI

Pemerintah Diminta Prioritaskan Keamanan WNI di Lebanon Percepatan KDKMP, Mendes Minta Kades dan Pengurus Kopdes Dilibatkan Legislator Golkar: Negara Harus Punya Sistem Kelola Aset Rampasan Jelas Program Lentera Jiwa Pertamina Patra Niaga Jadi Harapan Baru Bagi ODGJ