Keputusan AS Hentikan Dana ke PBB Bakal Picu Ektremisme

Senin, 03/09/2018 11:20 WIB

Jakarta - Pejabat Palestina mengatakan keputusan pemerintah Trump untuk menghentikan pendanaan untuk badan PBB yang memberikan bantuan kepada para pengungsi Palestina akan memicu peningkatan ekstremisme.

Juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudaineh mengatakan keputusan itu tidak melayani perdamaian melainkan mempromosikan terorisme di wilayah tersebut.

"Ini adalah serangan terhadap hak-hak rakyat Palestina, dan bagian dari serangkaian keputusan dan kebijakan anti-Palestina AS," kata Rudaineh dilansir UPI.

Pengumuman itu datang sehari setelah Amerika Serikat mengatakan akan memotong pendanaan ke Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina karena operasi itu tidak berkelanjutan dan "cacat tak dapat ditebus."

Para pejabat Pasletine mengatakan mereka sedang mempertimbangkan mencari bantuan Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan untuk melawan keputusan itu, yang menurut para pejabat Palestina adalah pernyataan perang terhadap masalah pengungsi Palestina.

"Keputusan AS untuk memotong dana ke UNRWA adalah melanggar semua resolusi internasional, dan ini mengharuskan PBB untuk mengambil sikap tegas dan keputusan yang tepat untuk menghadapinya," kata Rudaineh.

Saeb Erekat , sekretaris komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina mengatakan Amerika Serikat tidak berhak membatalkan UNRWA dan dengan demikian melanggar hukum internasional dan resolusi PBB yang menciptakan badan tersebut untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi Palestina.

"Kami menolak dan mengutuk keputusan Amerika ini secara keseluruhan," kata Erekat.

Amerika Serikat secara historis telah menyumbangkan lebih dari $ 360 juta setiap tahun kepada UNWRA setiap tahun.

Pernyataan dari juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert pada hari Jumat mengatakan Amerika Serikat tidak lagi bersedia menanggung "bagian yang tidak proporsional" dari biaya UNRWA.

Keyword : Palestina AS PBB

TERKINI
Jokowi Tugaskan Grace Natalie jadi Stafsus Presiden DPR Minta Pemerintah Bentuk Satgas Awasi Penambangan Ilegal Harta Jokowi Naik Rp13,4 Miliar Dalam Setahun, Total Rp95,8 Miliar Bertemu Jokowi, Grace Natalie Ngaku Diberi Tugas di Pemerintahan