Rabu, 01/08/2018 12:56 WIB
Jakarta - Pemerintah Myanma membentuk komisi penyelidikan dugaan pelanggaran HAM di negara Rakhine. Demikian kata pihak berwenang, menyusul meningkatnya tuntutan akuntabilitas atas tuduhan pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya.
Komisi empat, terdiri dari dua anggota lokal dan dua anggota internasional, diplomat Filipina Rosario Manalo dan Kenzo Oshima, mantan duta besar Jepang untuk PBB.
Menurut Al Arabiya, Manalo yang berusia 82 tahun, mantan menteri luar negeri, akan memimpin komisi tersebut. Dua anggota lokal adalah pengacara Mya Thein dan Aung Tun Thet, seorang ekonom dan mantan pejabat PBB.
Aung Tun Thet tahun lalu ditunjuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi ke peran kunci dalam tanggapan Myanmar terhadap krisis Rakhine. Pada April lalu ia mengatakan kepada harian Bangladesh, Myanmar tidak memiliki niat pembersihan etnis.
Hari Ini Dewan Keamanan PBB Gelar Pemungutan Suara soal Keanggotaan Palestina di PBB
Eksodus ke Thailand Berlanjut setelah Jatuhnya Kota Perbatasan Utama Myanmar
Permohonann Palestina Menjadi Anggota Penuh PBB Dibahas DK Bersama Komite
Lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine barat Myanmar setelah penumpasan militer yang dimulai pada Agustus tahun lalu sebagai tanggapan terhadap serangan oleh ARSA di pos-pos keamanan.
Myanmar menolak tuduhan pembersihan etnis dan mengabaikan sebagian besar kekejaman, menyalahkan "teroris" Rohingya.
Pernyataan pada Senin menyebut komisi tersebut "bagian dari inisiatif nasional untuk mengatasi rekonsiliasi, perdamaian, stabilitas dan pembangunan di Rakhine."
Komisi ini adalah salah satu dari beberapa yang dibentuk dalam beberapa bulan terakhir untuk mengatasi situasi di negara bagian Rakhine, yang oleh PBB disebut sebagai "contoh buku teks tentang pembersihan etnis".