KPK Temukan Setnov dan Nazar Punya 2 Sel di Lapas Sukamiskin

Kamis, 26/07/2018 17:42 WIB

Jakarta - Keseriusan Kementerian Hukum dan HAM yang digawangi Menteri Yasonna H Laoly ‎dalam dalam membenahi sistem di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), khususnya di Lapas Sukamiskin dipertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu menjadi sorotan lembaga antikorupsi menyusul kabar adanya perlakuan khusus terhadap sejumlah narapidana kasus korupsi.

Disebut-sebut salah satu perlakukan khusus itu ‎adalah kepemilikan dua sel napi kasus korupsi mantan Ketua DPR RI Setya Novano (SN) dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin (MNZ). Dikabarkan memiliki dua sel, satu sel biasa dan satunya sel mewah.

"Seharusnya hal tersebut menjadi perhatian di Kemenkumham," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (26/7/2018).

Temuan kepemilikan dua sel itu dinilai mencoreng upaya penegakan hukum. Utamanya dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK selama ini di Tanah Air.

KPK mengimbau KemenkumHAM untuk segera menindaklanjuti temuan itu. Salah satu upaya dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan internal. Dikatakan Febri, sikap tegas dan konsistensi Yasonna saat ini diperlukan untuk membenahi sistem di Lapas.

‎"Pemeriksaan internal sebaiknya dilakukan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Sikap tegas dan konsisten merupakan syarat mutlak dalam kondisi seperti ini," tandas Febri.

Belum lama ini KPK membongkar praktik suap jual beli sel mewah dan fasilitas lainnya di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dalam kasus itu, Lembaga Antikorupsi menjerat Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dan narapidana korupsi Fahmi Darmawansyah.

Diduga Wahid menerima suap sekitar Rp 279.920.000 dan USD1.400 serta dua unit mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport Dakkar dan Mitsubishi Triton Exceed. Suap diberikan agar terpidana mendapatkan fasilitas sel atau kamar mewah.

TERKINI

Terus Digempur, Beberapa Warga Gaza Terluka Akibat Serangan Drone Israel Kasus Pungli di Kementerian Imipas Alarm Perbaikan Integritas Birokrasi Anggaran 2026 Terbatas, Komisi V Minta Kemenhub Gandeng Investor Swasta Stok Obat Habis, Sektor Kesehatan Palestina Berada di Ambang Kehancuran