Sabtu, 14/07/2018 11:06 WIB
New York – Pejabat hukum utama Microsoft Brad Smith menyerukan penolakan terhadap wacana pemerintah Amerika Serikat, untuk menerbitkan regulasi teknologi pemindai wajah karena risiko privasi dan hak asasi manusia (HAM).
“Bayangkan pemerintah bisa melacak Anda di mana pun Anda berjalan selama sebulan penuh tanpa seizin atau sepengetahuan Anda,” kata Smith dalam postingan blognya pada Jumat (13/7) kemarin.
“Bayangkan, database semua orang yang menghadiri rapat politik yang merupakan inti dari kebebasan bicara,” lanjutnya.
Smith mengatakan, regulasi pemindai wajah juga berpotensi dibajak untuk kepentingan bisnis oleh pihak yang bertanggung jawab, dengan cara melacak pelanggan, menggunakan apa yang mereka lihat untuk perusahaan, dan peluang bisnis lainnya tanpa izin.
Jepang dan Singapura Teken Kerja Sama Luar Angkasa
Komdigi: Talenta Digital Penentu Posisi RI di Persaingan Teknologi Digital
Kejar Swasembada Energi, Menlu RI Dorong Kerja Sama Nuklir dengan Rusia
Dia menyebut kondisi ini mirip dengan film fiksi `Minority Report`, `Enemy of the State`, atau George Orwell dalam film klasik `1984`.
“Isu ini meningkatkan tanggung jawab perusahaan teknologi yang sebelumnya menciptakan produk ini,” terang Smith.
Microsoft dan perusahaan teknologi lainnya telah menggunakan teknologi pemindai wajah selama bertahun-tahun. Namun seiring kemampuan komputer mengenali wajah, kekuatan kamera, dan komputasi yang dihosting mempermudah pemindaian wajah secara real-time.
Keyword : Microsoft Pemindai Wajah Tekno