Tragedi Kapal Tenggelam, DPR Minta Menhub Benahi Manajemen Pelabuhan

Rabu, 04/07/2018 14:50 WIB

Jakarta - Pimpinan DPR berduka dan prihatin atas tragedi beruntun di sektor angkutan laut. Setelah tragedi tenggelamnya kapal motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatera Utara dan tenggelamnya kapal pengangkut TKI di perairan Tanjung Balau di Johor, Malaysia, terjadi lagi tragedi KM Lestari Maju di perairan Sulawesi Selatan yang juga menelan korban jiwa.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Tim SAR gabungan bekerja all out mencari dan menemukan korban hilang dari tragedi tenggelamnya KM Lestari Maju.

"Kalau memang dianggap perlu, pimpinan DPR mendorong Tim SAR berkoordinasi dengan pihak lain yang kompeten untuk menolong para korban," kata Bamsoet, Jakarta, Rabu (4/7).

Agar tragedi seperti ini tidak berulang, pimpinan DPR mendorong kementerian perhubungan untuk segera membenahi manajemen pada semua pelabuhan.

"Demi keselamatan, disiplin harus ditegakkan tanpa kompromi. Ketentuan atau teknis persyaratan kapal angkutan penumpang pun harus dipenuhi," tegasnya.

Kata Bamsoet, dari sejumlah tragedi di sektor angkutan laut, masyarakat bisa melihat bahwa manajemen pelabuhan sering kecolongan.

"Para pemilik kapal motor sering kali tidak peduli pada peringatan dini tentang cuaca ekstrem di sejumlah kawasan," terangnya.

Selain itu, kata Bamsoet, pengawasan oleh manajemen pelabuhan masih lemah. Seringkali penyebab kecelakaan diakibatkan oleh kelebihan muatan.

"Kalau kapal yang kelebihan muatan dibiarkan berlayar, itu bukti bahwa manajemen pengawasan pelabuhan tidak berfungsi dengan efektif," kata politikus Partai Golkar itu.

Menurutnya, pelanggaran atau kelalaian manajemen seperti ini cenderung terjadi di banyak pelabuhan kecil. "Maka, agar tragedi angkutan laut tidak terjadi lagi di kemudian hari, kementerian perhubungan perlu membenahi manajemen semua pelabuhan," tegasnya.

TERKINI

Prabowo Ingatkan Dapur MBG Tak Boleh jadi Sarana Memperkaya Oknum Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK DPR RI Siap Bahas Revisi UU Pemilu Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna