Ini Amar Putusan PTUN Sahkan Hanura Kubu Daryatmo

Rabu, 27/06/2018 01:24 WIB

Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Partai Hanura kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding atas SK Menkum HAM No M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang kepengurusan Oesman Sapta Odang (OSO) masa bakti 2015-2020.

Ketua Umum Hanura kubu Ambhara, Daryatmo mengatakan, berdasarkan putusan PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan yang dilayangkan Partai Hanura kubu Bambu Apus.

"Kita tahu bersama hari ini ada putusan PTUN yang menyatakan bahwa semua permohonan gugatan dari Hanura Bambu Apus itu dikabulkan," kata Daryatmo, di Kantor DPP Hanura Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/6).

Berikut amar putusan PTUN Jakarta yang dibacakan Ketua Bidang Hukum DPP Hanura kubu Ambhara, Adiwarman:

Mengadili

Dalam eksepsi

Menyatakan Penetapan Nomor: 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2018 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya

Dalam pokok perkara:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

Menyatakan batal surat keputusan Menkum HAM nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020

Mewajibkan kepada tergugat mencabut SK Menkum HAM nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020

Menghukum tergugat dan tergugat II intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 589.000

TERKINI

Sederet Hewan Laut Ini Kurang Dilirik meski Kaya Nutrisi Legislator PAN Soroti Minimnya Bantuan Relawan di Kabupaten Banjar Kumpulan Doa Singkat Memohon Perlindungan dan Keselamatan Gajah Asia Mampu Menahan Diri dan Mengubah Strategi Saat Menghadapi Masalah