KPU Harus Pastikan Logistik Pilkada Serentak Siap

Selasa, 26/06/2018 14:39 WIB

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai penyenggara Pilkada, memastikan logistik untuk Pilkada serentak yang akan digelar pada Rabu (27/6/2018) mendatang, sudah siap. Pasalnya Pilkada serentak yang digelar di 171 tingkat provinsi, kabupaten dan kota itu akan berlangsung dua hari lagi.

“Kita melihat, jangan sampai karena ada persoalan logistik, kemudian pelaksanaan Pilkada serentak menjadi terganggu. Apalagi ini kan Pilkada serentak yang ketiga kalinya digelar. Kita harap penyelenggara Pilkada tak menemui kendala dalam persiapannya, khususnya logistik,” kata Taufik dalam keterangan persnya, Senin (25/6/2018).

Taufik juga berharap tak ada kekurangan ataupun kesalahan pada logistik itu. Misalnya salah distribusi, ataupun salah cetak pada kertas suara. Menurutnya, logistik harus tepat waktu, tepat jumlah, tepat spesfikasi, dan tepat lokasi. Selain itu, ia berharap para penyelenggara Pilkada di lapangan, mengetahui dan memahami seluruh aturan main Pilkada.

“Jangan sampai, ada perbedaan pemahaman antar panitia, atau bahkan kesenjangan kapasitas pengetahuan antar TPS. Tentunya, Pilkada Serentak sebelumnya bisa menjadi pembelajaran, agar penyelenggaraan Pilkada semakin baik ke depannya,” harap Pimpinan DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan itu.

Selain itu, Taufik berharap kini tak ada permasalahan lagi terkait daftar pemilih. Apalagi jika dikaitkan dengan perekaman KTP Elektronik yang belum sepenuhnya tuntas. Ia meminta setiap warga negara yang berhak memberikan hak pilihnya, dapat melakukan pencoblosan pada hari pemungutan suara itu.

“KPU harus maksimal memfasilitasi agar setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih dipastikan dapat memberikan suaranya pada Pilkada Serentak itu. Khususnya bagi warga yang belum memiliki KTP-el atau hanya memiliki surat keterangan (suket), agar dapat terfasilitasi pada saat hari pemungutan,” harap politisi PAN itu.

TERKINI

KKP Bentuk OII Perkuat SDM Sektor Kelautan dan Perikanan KPK Ungkap Bupati Lombok Barat Terima Rp10,8 Miliar dari Pengaturan Proyek Puan: DPR Kawal Antisipasi El Nino hingga Evaluasi Program Magang Dokter Akhir Sesi II, IHSG Menguat ke Level 6.340