Kementan: Kawasan Pertanian Modern Tingkatkan Nilai Tambah Petani

Jum'at, 08/06/2018 03:30 WIB

Indramayu - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendukung kawasan pertanian yang lebih moderen. Menurtunya itu dapat meningkatkan nilai tambah petani. Begitu, kesejahteraan petani dapat dipastikan meningkat.

"Ke depan, kami akan bersinergi mengembangkannya di daerah lain, sesuai arahan dan rekomendasi Bapak Presiden nanti," tegas Amran kala mendampingi Presiden RI, Jokowi Meresmikan Program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian di Sliyeg, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (7/6).

Dibagian yang lain, Jokowi menegaskan pangan ke depan menjadi komoditas penting yang diperebutkan dunia. Negara yang tidak memiliki sektor pertanian akan kebingungan. Artinya peran petani sangat strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

"Seluruh petani khususnya petani Indramayu yang bersama kita di sini. Berkali-kali saya sampaikan, bahwa tidak bisa lagi petani berjalan sendiri-sendiri. Rakyat harus terorganisasi dan petani juga harus terorganisir," terang Jokowi.

Pria asal Solo itu menyebutkan, walau saat ini sudah ada banyak kelompok tani, tetapi kelompok tani ini masih banyak berskala kecil. Kesatuan antar petani menjadi keharusan sehingga terbentuk organisasi yang besar agar bisa menang dalam persaingan pasar dunia.

"Seperti cara kerja perusahaan besar atau korporasi harus dalam jumlah yang besar. Saya yakin petani bisa lakukan itu, membuat pertanian menjadi besar," ucapnya.

Seperti PT Mitra BUMDes Bersama (MBB) Indramayu, kata Jokowi, BUMN ini menjadi mitra petani dalam berbagai kegiatan produksi tani, seperti proses penyediaan bibit, pupuk, pengajuan kredit usaha rakyat, hingga penjualan hasil tani.

"Ini menjadi contoh pertama, yang akan saya lihat enam bulan ke depan. Kalau ini berjalan baik, kita akan lakukan di seluruh tanah air dalam mengorganisasi petani," ujarnya.

TERKINI
KPU Tak Hadir Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Ngamuk Aksi Demo Mahasiswa di AS Tanda Kesadaran Global Israel Negara Penjajah Nurul Ghufron Tak Hadir, Dewas KPK Terpaksa Tunda Sidang Etik Komisi IV Dorong Pariwisata di NTT Harus Didukung Sektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan