Ditanya Poros Ketiga, Zulhasan: Kalau Saya Koalisi Nasional

Rabu, 11/04/2018 20:17 WIB

Jakata - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan kembali menyampaikan gagasan mengenai koalisi nasional. Menurutnya, koalisi nasional ini adalah koalisi yang rasional, berkualitas, mempersatukan, dan menjahit kembali merah putih.

 Begitu kata Zulkfili Hasan saat ditanya soal Poros ketiga, dalam diskusi dengan wartawan parlemen di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/4).

"Yang saya gagas adalah Koalisi Nasional- Kita tidak ingin bangsa ini dipecah-pecah. Kita tidak ingin ada kelompok pro dan kelompok anti. Kita tidak mau seperti itu," kata Pria asal Lampung Sumatera ini.

Zulhasan, sapaan Zulkifli Hasan, mengungkapkan koalisi nasional yang digagas itu bukanlah koalisi yang akan memecah belah anak bangsa. Fenomena perpecahan itu seperti terlihat dalam diskusi (talk show) di televisi.

"Yang ini kawan, yang di sana lawan. Sudah menyeramkan kita melihatnya. Kita tidak seperti itu," ujarnya prihatin.

Menurut Zulhasan, Pilkada (pemilihan bupati atau gubernur), pemilihan presiden (Pilpres) adalah sebuah kontestasi dalam era demokrasi.

"Jadi kontestasi itu adalah hal yang biasa. Jadi bukan seperti menghadapi musuh. Bukan seperti menghadapi Belanda. Kontestasi ini adalah kontestasi antar kawan, antar anak negeri," kata Zulhasan.

Karena itu, lanjut Zulhasan, pilihan dalam Pilkada atau Pilpres boleh beda-beda. Tapi, Pilkada dan Pilpres harus dimaknai sebagai kontestasi untuk berbuat yang terbaik untuk NKRI dan memperat persatuan. Dalam kontestasi itu saling menghormati, menghargai dan beradu program.

"Rakyat mendapat pemimpin yang amanah. Program-program dan konsepnya bagus. Kita berharap dalam kontestasi itu masing-masing saling menghormati, menghargai, dan beradu program," ucapnya.

TERKINI

Rukun Haji yang Tidak Boleh Dilewatkan, Apa Saja? Selain Kartini, Berikut Deretan Pahlawan Nasional Perempuan Indonesia Jelang Haji 2026, Makanan Jemaah Indonesia di Madinah Diawasi Ketat Tak Mau Buru-buru, DPR Prioritaskan Kualitas Revisi UU Pemilu