Pemerintah Minta KPK Tunda Pengusutan Kasus Calon Kepala Daerah

Senin, 12/03/2018 19:47 WIB

Jakarta -  Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda penyelidikan dan penyidikan korupsi terhadap calon kepala daerah yang ikut dalam Pilkada serentak 2018.

Permintaan tersebut, katanya, setelah seluruh kementerian dan lembaga menggelar rapat koordinasi mengenai penyelenggaraan Pilkada. Dan alasannya, hal itu akan mengganggu penyelenggaraan Pilkada

"Akan berpengaruh kepada pelaksanaan pemilu, akan masuk ke ranah politik, akan masuk ke hal-hal yang mempengaruhi perolehan suara. Apalagi kalau sudah ditetapkan paslon [pasangan calon], itu bukan milik pribadi tapi milik para pemilih dan milik partai-partai yang mendukungnya," ujar Wiranto di kantornya.

Bahkan, kata dia, adanya proses pemanggilan calon kepala daerah sebagai saksi oleh KPK juga bisa mengganggu pelaksanaan Pilkada. Menteri Wiranto menganggap permintaan ini tidak berlebihan.

"Kalau belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon, silakan saja KPK lakukan langkah hukum sebagaimana yang sudah dilakukan bagi yang melakukan tipikor. Tapi kalau sudah ditetapkan sebagai paslon menghadapi Pilkada serentak, kami dari penyelenggara minta ditunda dulu," tukas dia.

Menteri Wiranto pun mengatakan dirinya bakal bertemu dengan KPK untuk membahas permintaan dari pemerintah ini. Meski, Menteri Wiranto tidak menyebutkan secara detail sampai kapan penundaan pengusutan kasus yang dilakukan oleh KPK tersebut dapat dilakukan. (AA)

TERKINI

Bantah Klaim Donald Trump, Teheran Sebut Kesepakatan Perang Belum Final Inggris, Australia, dan Kanada Kucurkan Dana Dukung Solusi Dua Negara Kemendikdasmen Minta Pemda Awasi Praktik Titip Siswa di SPMB Pakai Pendekatan Octahelix, Mendes Libatkan UMMI dalam Pembangunan Desa