Front Pembela Rakyat Apresiasi OTT KPK di Sultra

Rabu, 28/02/2018 21:33 WIB

Jakarta - Ketua Front Pembela Rakyat Bau-Bau/Buton, Sulawesi Tenggara, Ridwan Azali mengapresiasi upaya hukum yang dilakukan tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam oprasi tangkap tangan ‎terhadap pejabat publik di Provinsi Sultra. Dalam OTT itu, Wali Kota Adriatma Dwi Putra (ADP) dan sang ayah Asrun, yang merupakan calon Gubernur Sultra dikabarkan turut dicokok tim satgas lembaga antikorupsi.

"Karena praktuk suap seperti itu sebenarnya seolah telah menjadi kelaziman di daerah selama ini, namun sayang aparat penegak hukum di daerah selama ini terkesan pura-pura tidak mengetahuinya hingga tidak pernah di tindak secara hukum," ungkap Ridwan kepada wartawan, Rabu (28/2/2018).

Ridwan berharap penangkapan itu dapat menjadi pelajaran berharga kepada seluruh pejabat negara di Sultra. Apalagi, kata Ridwan, dengan adanya penangkapan itu menjadi contoh dan preseden yang buruk untuk generasi penerus yang melanjutkan roda pemerintahan di Sultra.

Ridwan pun mengajak seluruh masyarakat, utamanya di Sultra untuk terus mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi. "Korupsi telah mewabah hampir ke setiap jenjang yang ada. Mari sama-sama terus kita jaga dan dukung KPK demi wujudkan Indonesia yang terbebas korupsi," ujar Ridwan.

‎Terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya ‎masih menggali sejumlah informasi terkait dengan penindakan di Sultra, terkait OTT tersebut. Menurut Febri, ‎pihaknya hingga saat ini masih menggali keterangan dari sejumlah pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pihak Swasta yang diamankan dalam oprasi senyap tersebut.

"Tim melakukan kroscek dari informasi masyarakat yang kami dapatkan," ucap Febri.

Dikatakan Febri, tim satgas masih di lapangan untuk pendalaman lebih lanjut terkait praktik dugaan suap. Pendalaman itu dilakukan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik suap itu.

"Untuk itu perlu dilakukan klarifikasi terhadap sejumlah orang di sana. Ada unsur kepala daerah, swasta dan PNS yang diklarifikasi saat ini," ujar Febri.

TERKINI

Ketua Parlemen Lebanon Sebut Hizbullah Siap Gencatan Senjata Hari Lahir Pancasila, Prabowo Dorong Transformasi Ekonomi Nasional 3 Cara Sederhana Berbakti kepada Orang Tua yang Telah Wafat Legislator Golkar: Pancasila Harus Dihidupi, Bukan Sekadar Dihafal