Kamis, 22/02/2018 15:35 WIB
Jakarta – Pengamat politik asal Central Politic Research (CPR) Pipin Suhendar menyebut pesantren punya posisi penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Karena itu, tidak tepat bila pesantren dipisahkan dari panggung politik.
Pipin menuturkan, dalam sejarah Indonesia ada kalangan kiai yang diberi predikat raden. Raden, menurut keterangan Pipin, merupakan paduan dari ulama dan umaro’ (pemerintah, Red). Hal itu menjadi simbol bahwa pesantren pernah punya posisi strategis di aspek politik dan keagamaan.
“Pesantren dan nasionalisme itu satu paket. Karena itu bila ada kalangan pesantren yang tidak sepakat dengan nasionalisme, maka kesimpulannya perlu dipertanyakan. Pesantren seperti apa? Atau mungkin metode predikasinya itu yang salah,” ujar Pipin dalam seminar ‘Pemilu Pemuda: Peran Pesantren Menjadi Uswatun Hasanah dalam Membangun Jabar yang Bermartabat’ bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut, Kamis (22/2) di Sukawening, Garut, Jawa Barat (Jabar).
Senada dengan pernyataan Pipin, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mubarokah KH. Rd. Idad Ahmad Yasin Khudori menegaskan, kajian politik dan pemerintahan bukan hal yang baru di pesantren.
KPU Kaltara Wajibkan Anggota DPRD Terpilih Laporkan LHKPN ke KPK
KPU Tak Hadir Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Ngamuk
KPU Tak Hadir Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Ngamuk
Namun baginya, kajian saja tidaklah cukup. Dewasa ini, kiai dan pesantren harus ‘turun gunung’ untuk memberikan pemahaman mengenai pemilihan umum kepada masyarakat. Karena seperti diketahui, tahun ini Indonesia sudah memasuki tahun politik.
“Realitas sekarang, masyarakat hanya tahu sebatas ada uang dan benda di balik pemilu. Seolah-olah pesta demokrasi tersebut adalah pesta pembagian uang gratis dan barang gratis. Padahal jauh dari itu, momentum pemilihan adalah memilih pemimpin yang akan memimpin masyarakat satu periode ke depan” jelas Khudori.
Keyword : Pesantren Pemilu 2019 KPU