Inilah Daftar Kecelakaan Pembangunan Infrastruktur

Selasa, 20/02/2018 13:10 WIB

Jakarta - Kecelakaan proyek pembangunan infrastruktur kembali terjadi. Kali ini, ambruknya tiang penyangga beton proyek Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu) menambah daftar panjang atas bobroknya pembangunan infratsruktur pemerintahan Presiden Jokowi.

Ketua DPR Bambang Seosatyo (Bamsoet) meminta, agar Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur mendorong pemerintah lebih cermat dalam melakukan pengerjaan.

"Meminta Komisi V DPR mendorong Pemerintah dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur agar lebih cermat guna meminimalisir terjadinya kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur," kata Bamsoet, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Selasa (20/2).

Diketahui, berikut delapan kecelakaan proyek infrastruktur dalam lima bulan terakhir (kurang lebih dua kali dalam sebulan):

1. 17 Oktober 2017
Tiang proyek pembangunan jalur LRT di Kelapa Gading, Jakarta Utara ambruk. Tidak ada korban.

2. 3 November 2017
Pagar beton pembatas jalur MRT di Jalan Wijaya Jakarta Selatan ambruk. Satu orang terluka.

3. 16 November 2017
Crane proyek pembangunan tol di ruar Jakarta-Cikampek. Tidak ada korban.

4. 2 Januari 2018
Insiden ambruknya proyek infrastruktur, girder jalan tol Depok-Antasari ambruk. Tidak ada korban.

5. 22 Januari 2018
Kontruksi tiang LRT di Pulogadung, Jakarta Timur ambruk. Lima orang terluka.

6. 4 Februari 2018
Sebuah crane proyek pembangunan rel dwiganda di Jatinegara, Jakarta Timur, ambruk. Empat orang pekerja tewas

7. 5 Februari 2018
Tembok benton underpass di Jalan Perimeter Bandara Soekarno Hatta ambruk dan menimpa mobil yang tengah melintas. Satu orang tewas dan satu orang lainnya yang ada dalam mobil terluka.

8. 20 Februari 2018
Ambruknya tiang girder di proyek tol Becakayu.
Satu pekerja kritis (RS Polri) dan enam pekerja luka parah (RS UKI).

TERKINI

15 Ayat Sajdah yang Wajib Diketahui Delapan Tahun Tak Rilis Album, Ruth Sahanaya Hadirkan Merindu Pengertian Sujud Tilawah Beserta Tata Caranya Kemenkum RI Tegaskan Tetap Batalkan Status Badan Hukum PLK