Kubu OSO Sebut Ketum Hanura Daryatmo Ilegal

Kamis, 18/01/2018 21:38 WIB

Jakarta - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura kubu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sarifuddin Sudding secara resmi menetapkan Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Ketua Umum (Ketum).

Menanggapi hal itu, Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) menyebut Munaslub yang digelar kubu Sudding adalah ilegal. Maka, Ketum yang terpilih juga dianggap tidak sah dan ilegal.

Waketum Partai Hanura, Gede Pasek Suardika mengatakan, kepengurusan Partai Hanura yang diakui negara sebagaimana surat keputusan (SK) Menkumham adalah kepemimpinan OSO. Dimana, Menkumham telah mengeluarkan SK kepengurusan Partai Hanura pimpinan OSO pada 17 Januari 2018.

"Kalau ada kegiatan di luar itu tanpa persetujuan pimpinan pusat (Ketum Hanura OSO), itu bukan Hanura," kata Pasek, saat jumpa pers di Hotel Manhattan, Jakarta, Kamis (18/1).

Pasek menegaskan, kegiatan partai tanpa persetujuan pengurus yang diakui pemerintah adalah ilegal dan dianggap tidak sah. "Kegiatan yang berlangsung dan tidak dikonfirmasi oleh kami, maka tidak ada urusan dengan Partai Hanura," tegasnya.

Diketahui, penetapan Daryatmo sebagai Ketum Hanura dilakukan setelah 27 DPD dan 401 DPC sepakat untuk memberhentikan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketum.

"Apakah kita setuju menetapkan Bapak Daryatmo sebagai Ketua Umum?" tanya Ketua Sidang Rufinus Hotmaulana, dalam Munaslub Partai Hanura, di kantor DPP Hanura, Jakarta, Kamis (18/1).

"Setuju," jawab seluruh pengurus Partai Hanura.

TERKINI

Berbagai Tradisi di Indonesia saat Hari Arafah Selain Pesta Babi, Ini 5 Film Dokumenter Indonesia yang Wajib Ditonton Selain Puasa, 7 Amalan Ini Sangat Dianjurkan di Hari Arafah Keutamaan Puasa Arafah: Dosa Dua Tahun Bisa Terhapus, Benarkah?