Jelang IPO, Status Raksasa Minyak Aramco Berubah

Jum'at, 05/01/2018 15:31 WIB

Dubai - Arab Saudi telah mengubah status perusahaan raksasa minyak nasional Aramco menjadi perusahaan saham gabungan mulai 1 Januari 2018. Ini merupakan langkah kunci menjelang penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) pada akhir tahun ini.

Penjualan hingga 5 persen dari Saudi Aramco, yang diperkirakan akan berlanjut pada paruh kedua tahun 2018, merupakan inti Visi 2030. Hal tersebut menandai pelaksanaan rencana reformasi yang ambisius untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Saudi terhadap minyak. Rencana ini diperjuangkan oleh Putera Mahkota Saudi, Pangeran Mohammad bin Salman.

Perubahan tersebut status Aramco diputuskan dalam sebuah rapat kabinet dan dicatat dalam buletin resmi kerajaan pada Jumat (5/1/2017). Keputusan itu guna memenuhi persyaratan bagi perusahaan lokal di Arab Saudi menjelang pencatatan, demikian dikatakan seorang sumber senior Aramco, yang menolak disebutkan namanya kepada Reuters.

"Sebagai langkah biasa dalam proses persiapan untuk IPO Saudi, Saudi Aramco telah beralih ke perusahaan saham gabungan," kata sumber tersebut.

"Ini menetapkan kerangka kerja untuk memungkinkan investor masa depan memegang saham di perusahaan di samping pemegang sahamnya, pemerintah."

Pangeran Mohammad mengatakan kepada Reuters pada bulan Oktober bahwa pihaknya masih berada di jalur untuk tahun 2018.

Aramco memiliki modal disetor penuh sebesar 60 miliar riyal ($ 16,00 miliar) terbagi menjadi 200 miliar saham biasa, menurut peraturan perusahaan yang dipublikasikan di buletin resmi.

Dewan perusahaan akan memiliki 11 anggota dan kuasa untuk mencantumkan perusahaan di pasar domestik dan internasional. Pemerintah juga akan mengusulkan 6 anggota dewan Aramco, namun pemegang saham dengan hak lebih dari 0,1 persen berhak mengajukan anggota ke majelis umum.

TERKINI

Ini Alasan Gunung Papandayan Cocok untuk Pendaki Pemula Komisi X Sebut Bali Jadi Role Model Pemanfaatan Data BPS Panduan Adab dan Sunah Hari Jumat Sesuai Tuntunan Rasulullah Komisi X Tegaskan BPS Harus Sajikan Data Faktual