Tiga Ormas Golkar Desak Munaslub 20 Desember

Minggu, 10/12/2017 19:29 WIB

Jakarta - Desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk menggeser Ketua Umumnya Setya Novanto yang tersandung dugaan korupsi e-KTP, digulirkan tiga ormas pendiri partai beringin itu.

Tiga ormas itu, yakni Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Agung Laksono, Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ade Komaruddin dan Ketua Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Roem Kono.

Ketiganya mendesak DPP Partai Golkar untuk melaksanakan munaslub paling lambat tanggal 20 Desember 2017 mendatang. "Hingga kini kita belum mendengar berita akan diadakannya rapat pleno Munaslub,  sehingga kami bertiga mendesak diadakan munaslub pada bulan ini dan kami minta paling lambat tanggal 20 Desember 2017," ujar Agung Laksono.

Agung juga mendorong agar degradasi dan penurunan elektabilitas Partai Golkar yang disebabkan tersandungnya Ketua Umum nonaktif Partai Golkar, Setya Novanto segera berakhir. Pasalnya, agenda politik baik pilkada serentak, pileg dan pilres sudah di depan mata.

"Tahun depan sudah penuh dengan agenda politik mulai tanggal 8-10 Januari 2018 untuk mendaftar Pilkada dan 2019 sudah dilaksanakan pilpres serta pileg," kata Agung.

Ketiganya sepakat mengusulkan Menteri Perindustrian Kabinet Kerja, Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto. Agung mengatakan, hampir seluruh DPD Partai Golkar telah menyatakan dukungan kepada Airlangga menggantikan Setya Novanto.

Sementara itu, Ketua MKGR Roem Kono belum mau menanggapi surat dari Setya Novanto yang mengundurkan diri sebagai Ketua DPR dan menunjuk Azis Syamsudin sebagai penggantinya. "Saya belum dengar soal itu, tapi kami mendesak keputusan itu dikeluarkan setelah Partai Golkar memiliki kepemimpinan yang memiliki legitimasi setelah Munaslub dan bukan keputusan dari pelaksana tugas," kata Roem.

TERKINI

Terus Digempur, Beberapa Warga Gaza Terluka Akibat Serangan Drone Israel Kasus Pungli di Kementerian Imipas Alarm Perbaikan Integritas Birokrasi Anggaran 2026 Terbatas, Komisi V Minta Kemenhub Gandeng Investor Swasta Stok Obat Habis, Sektor Kesehatan Palestina Berada di Ambang Kehancuran