Calon Panglima TNI Diminta Profesional dan Netral

Rabu, 06/12/2017 09:57 WIB

Jakarta - Presiden Jokowi telah menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan posisi Jenderal Gatot Nurmantyo. Diharapkan, Panglima TNI yang baru dapat profesional dan netral.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy (Romi) mengingatkan, agar Panglima TNI menjaga prinsip Sapta Marga dan netralitas. Selain itu, TNI harus mampu menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik nasional.

"Apalagi, Pak Hadi akan menjadi Panglima TNI saat negara ini sedang mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif/Presiden 2019. Sehingga, TNI harus tetap profesional dan bisa menunjukkan netralitasnya," tegas Romi, melalui pesan dingkatnya, Jakarta, Rabu (6/12).

Dikatakan, pergantian Panglima TNI dinilai sebagai sebuah hal yang biasa dalam rangka regenerasi di tubuh TNI. Selain itu, juga dinilai memiliki kemampuan untuk menjabat sebagai Panglima TNI.

"Dalam pandangan kami, Pak Hadi memiliki profesionalitas dan latar belakang yang memadai untuk memegang amanah sebagai pucuk pimpinan TNI," tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Romi meminta Komisi I DPR diminta untuk segera proses pencalonan. Menurutnya, hal tersebut agar muncul kepastian di lingkungan TNI. Sebab secara psikis bisa menimbulkan dualisme kepemimpinan.

"Meski secara hierarki garis komando tetap di tangan Panglima TNI terdahulu, namun jajaran di bawahnya tentu akan menyesuaikan dengan irama yang baru," kata Romi.

Dia juga memperkirakan, Jokowi akan memberikan penghargaan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, berupa penugasan di tempat lain.

"Pak Gatot seorang tentara profesional dan mampu mengembalikan marwah TNI. Untuk itu, kita semua harus mengapresiasi ketegasan Pak Gatot selama memimpin TNI," tandasnya.

TERKINI

Terus Digempur, Beberapa Warga Gaza Terluka Akibat Serangan Drone Israel Kasus Pungli di Kementerian Imipas Alarm Perbaikan Integritas Birokrasi Anggaran 2026 Terbatas, Komisi V Minta Kemenhub Gandeng Investor Swasta Stok Obat Habis, Sektor Kesehatan Palestina Berada di Ambang Kehancuran