Selasa, 05/12/2017 22:26 WIB
Jakarta - Sejumlah kader Partai Golkar maupun anggota DPR tak diperkenankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membesuk Ketua DPR Setya Novanto yang telah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) sejak dua pekan lalu. Penolakan itu dilakukan demi kelancaran penanganan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.
"Pokoknya demi proses kelancaran proses penanganan perkara. Secara umum begitu," ucap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantor KPK, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Namun, Priharsa enggan menjelaskan secara detail mengenai hal tersebut. Yang jelas, kata Priharsa, nama-nama kader Golkar maupun anggota DPR yang telah diajukan kuasa hukum Novanto telah ditolak penyidik KPK. Meski demikian, Priharsa mengaku tak mengetahui nama-nama para pihak yang ingin membesuk.
"Untuk detailnya tak bisa disampaikan. Kan ada pertimbangan penyidik. Siapa-siapa saja yang dapat jenguk. Sampai saat ini ada permohonan masuk dan ditolak," tandas Prihara.
KPK dan BPKP Diminta Bongkar Dugaan Penyimpangan Impor Sianida
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Tersangka Suap Jual Beli Jabatan
KPK: OTT di Kuansing Terkait Suap Jual Beli Jabatan
Kuasa hukum Setnov, Fredrich Yunadi sebelumnya menyatakan penyidik KPK belum memberikan izin kepada kader Partai Golkar maupun anggota DPR untuk menjenguk kliennya. Dikatakan Fredrich, dirinya sudah mengajukan nama-nama kader Golkar yang ingin bertemu dengan Novanto kepada penyidik KPK sejak 23 November 2017 lalu.
Novanto diketahui sudah dua pekan mendekam di Rutan KPK. Sejauh ini baru keluarga dan tim kuasa hukum yang diperkenankan menjenguk tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP itu.
Keyword : Setya Novanto KPK Kasus e-KPK