Jum'at, 01/12/2017 20:33 WIB
Jakarta - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, UUD NRI Tahun 1945 menempatkan kedaulatan Rakyat pada posisi tertinggi melalui pemilihan umum.
Demikian disampaikan saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Kamis (1/12), kepada Forum Birokrat Masyarakat, forum yang menghimpun pengurus RT, RW, dan LMK.
"Rakyat diberi kekuasaan menentukan siapa pemimpin yang layak untuk dipilih," ujarnya.
Dengan kedaulatan tersebut rakyat juga bisa menggunakan untuk mengoreksi pemimpin yang tidak amanah menjalankan kepemimpinan dengan tidak memilihnya lagi di Pemilu berikutnya.
Rieke PDIP: Arsip Sejarah MPRS Jadi Ingatan dan Pedoman Masa Depan Republik
Lantik 3 Pejabat Tinggi Pratama Setjen MPR, Siti Fauziah Titip Pesan Ini
MPR Terapkan WFH-WFA dan Pembatasan Listrik Mulai 1 April
Kedaulatan rakyat tak sekadar untuk memilih pemimpin, namun juga dapat digunakan untuk melakukan judicial review bila ada undang - undang (UU) yang tak sejiwa dengan UUD. "Dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan banyak judicial review yang dilakukan oleh rakyat menang," ujar Hidayat Nur Wahid.
Sosialisasi Empat Pilar MPR ini dilakukan agar masyarakat memahami UUD secara utuh dan melaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keyword : Warta MPR