Di Depan Jokowi, Ketum PBNU Minta Kementerian Khusus Pesantren

Kamis, 23/11/2017 18:23 WIB

Mataram – Ada permintaan khusus dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Agil Siroj kepada Presiden Jokowi, dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU, di Mataram, Kamis (23/11).

Kyai Said, dalam sambutannya, mengatakan bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki kementerian yang khusus mengurusi tentang pesantren. Apalagi jumlah pesantren di Indonesia sudah berada di angka 27.000.

“Pak Presiden, banyak kyai yang titip omongan kepada saya, sudah saatnya Indonesia mempunyai menteri di bidang pesantren. Setuju?” kata Kyai Said dan dibalas oleh seruan setuju dari para hadirin.

“Karena jumlah pesantren yang lebih dari 25 ribu itu, tidak dianggap sebagai lembaga pendidikan. tidak pernah dapat raskin, BOS, ataupun slot APBN dan APBD. Tidak ada,” sambungnya.

Said berkelakar pesantren baru diperhatikan menjelang pelaksanaan Pilkada atau Pilpres. Namun setelah itu, dilupakan sama sekali.

“Itulah bedanya antara Pilkada dan Pil KB. Kalau Pilkada setelah berhasil, lupa. Kalau Pil KB setelah lupa, berhasil,” gurau Kyai Said.

Menurut Kyai Said, pesantren layak diperhatikan. Sebab, sejak zaman perjuangan, santri merupakan salah satu elemen kekuatan bangsa dalam mengusir penjajah. Maka tidak heran, penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, bukanlah sebatas euforia belaka.

TERKINI
KPK Panggil Pihak Swasta Jadi Saksi Korupsi Proyek Mempawah Era Ria Norsan Komisi III DPR Desak Polisi Bongkar Jaringan Prostitusi Online di Medan KPK Dalami Aliran Fee Proyek DJKA ke Pejabat Kemenhub Aktivis Global Sumud Pertama Tiba di Turki Setelah Deportasi Israel