Kamis, 02/11/2017 14:03 WIB
Cox`s Bazar - Komisaris Uni Eropa Christos Stylianides mengatakan, sekitar 40.000 anak-anak etnis Rohingya yang tidak didampingi berada di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh setelah melarikan diri dari Mynamar.
"Saya sangat terkejut saat kunjungan di kamp-kamp itu dengan jumlah pengunsi yang begitu banyak. Besarnya arus masuk pengunsi ke wilayah tersebut relatif sangat singkat," katanya kepada AFP dalam sebuah wawancara.
Ia mengatakan jumlah anak yang tidak didampingi saat ini lebih dari 40.000 jiwa. "Saya pikir, jumlah anak ini saja bisa menunjukkan skala masalah," tambahnya.
Para badan-badan bantuan kekhawatir atas krisis kemanusiaan yang dihadapai etnis Rohingya, yang disinyalir kurangnya tempat tinggal, air, perawatan kesehatan dan sanitasi.
Hari Ini Dewan Keamanan PBB Gelar Pemungutan Suara soal Keanggotaan Palestina di PBB
Eksodus ke Thailand Berlanjut setelah Jatuhnya Kota Perbatasan Utama Myanmar
Permohonann Palestina Menjadi Anggota Penuh PBB Dibahas DK Bersama Komite
"Krisis pengungsi saat ini di Cox`s Bazar adalah yang terbesar dalam beberapa dekade dan memerlukan respon kemanusiaan yang komprehensif dan terkoordinasi," katanya kepada wartawan di Dhaka.
"Jumlah orang, kebutuhan mereka, trauma mereka diluar imajinasi. Jumlah anak-anak dengan malnutrisi akut juga di luar imajinasi," katanya.
Aktivis hak asasi manusia dan pejabat PBB juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap anak-anak yang tidak didampingi. Ia mengatakan, banyak risiko menghantui anak-anak tersebut, terutama perdagangan manusia.
Stylianides mengatakan Uni Eropa akan menganjurkan, terutama kepada pemerintah Myanmar, untuk menemukan solusi politik untuk menyelesaikan krisis tersebut, dan mendesak Dhaka dan Naypyidaw untuk melakukan perundingan.
"Pemerintah Bangladesh dan Myanmar harus terus melakukan dialog," katanya.
Komisioner tersebut juga mengkritik Myanmar karena tidak membiarkan media dan lembaga bantuan memiliki akses ke Rakhine. Ia mengatakan Uni Eropa berusaha meyakinkan Myanmar untuk menangani krisis tersebut dalam kerangka hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional.
Keyword : Myanmar Bangladesh Rohignya PBB