Rabu, 25/10/2017 10:20 WIB
Naypyitaw - Pemerintah Myanmar dan Bangladesh sepakat bekerja sama dalam repatriasi (mengembalikan, Red) pengungsi Rohingya dan akan terus meningkatkan keamanan perbatasan di wilayah tersebut
Pada pertemuan yang berlangsung di ibukota Myanmar, Naypyitaw, hadir menteri urusan rumah tangga Myanmar, Letnan Jenderal Kyaw Swe dan rekannya dari Bangladesh Asaduzzaman Khan, keduanya menandatangani dua kesepakatan yang mencakup kerja sama keamanan dan perbatasan.
Sekitar 600.000 etnis Rohingya meninggalkan Myanmar sejak 25 Agustus, ketika serangan gerilyawan Rohingya memicu tanggapan militer Myanmar yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa pembersihan etnis.
"Setelah kelompok kerja bersama, verifikasi, kedua negara sepakat untuk mengatur langkah-langkah agar etnis Rohingya dapat kembali dengan selamat, terhormat dan dalam kondisi aman," kata Mostafa Kamal Uddin, sekretaris dari kementerian dalam negeri Bangladesh.
Studi: Risiko DBD di California Meningkat akibat Pemanasan Suhu
Iran Sebut Perdamaian dengan AS Belum Pernah Sedekat Ini
Menlu Iran Sebut Kesepakatan dengan AS Tinggal Selangkah Lagi
Tin Myint sekretaris tetap dari kementerian dalam negeri Myanmar mengatakan, kedua negara sepakat memulihkan keadaan di Rakhine agar warga etnis Rohingya yang mengunsi di Bangladesh dapat segera kembali.
Ia juga mengatakan, pemerintah Myanmar telah mengirim daftar tersangka yang melarikan diri ke Bangladesh dan meminta pihak berwenang ke sana untuk menginvestigasi dan mengembalikan mereka ke Myanmar.
Kesepakan kedua negara itu berlangsung tak berselang lama setelah Amerika Serikat mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan sejumlah tindakan lebih lanjut terkait perlakuan Myanmar terhadap etnis Rohingya, pada Senin (23/10)
Sementara pada Selasa para pejabat mengatakan, pembicaraan tersebut bersahabat, meski ketegangan masih tinggi di antara kedua negara tersebut. Bulan lalu, Bangladesh menuduh Myanmar berulang kali melanggar ruang udaranya. Ia memperingatkan, tindakan provokatif memicu konsekuensi yang tidak beralasan.
Di perbatasan dan keamanan, kedua belah pihak memutuskan untuk mendirikan kantor penghubung perbatasan, melakukan pertemuan rutin antara dua aparat keamanan, bersama-sama memerangi perdagangan narkoba di seberang perbatasan dan membuat mekanisme untuk berkomunikasi secara langsung.
Untuk diketehui, Bangladesh telah berpuluh-puluh tahun menghadapi arus masuknya Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, di mana etnis Rohingya dipandang sebagai migran ilegal. Meskipun keluarga Rohingya tinggal di Myanmar selama beberapa generasi, namun mereka menolak kewarganegaraan dan akses terhadap hak-hak sipil dasar seperti kebebasan bergerak, pendidikan yang layak dan perawatan kesehatan.
Keyword : Myanmar Bangladesh Rohignya PBB Amerika Serikat