KPK Dalami Penerbitan Izin Tambang Nikel Konawe Utara

Selasa, 17/10/2017 20:41 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman, Selasa (17/10/2017). Aswad diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan izin pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara.

‪Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Aswad untuk mengusut kewenangan dirinya saat menjabat sebagai bupati dalam mengeluarkan izin tambang kepada sejumlah perusahaan.‬ Diduga penyalahgunaan kewenangan Aswad terkait izin tambang itu merugikan keuangan negara senilai Rp2,7 triliun.‬

‪"Kewenangan yang ada apa saja, yang menjadi kewenangan bupati dalam penerbitan izin atau hal relevan yang terkait perkara ini," ungkap Febri, di kantornya, Jakarta.

Usai menjalani pemeriksaan, Aswad memilih irit bicara saat dikonfirmasi sejumlah pertanyaan oleh awak media. Meski demikian, Aswad tak membantah jika dirinya ditelisik oleh penyidik mengenai kewenangannya dalam menerbitkan izin tambang nikel.

"Iya (ditanya soal penerbitan izin)," singkat Aswad sebelum meninggalkan markas lembaga antikorupsi.

Seperti diketahui, KPK menjerat Aswad dengan dua dugaan korupsi, yakni menyalahgunakan wewenang terkait pemberian izin pertambangan nikel dari Pemkab Konawe Utara ke sejumlah perusahaan yang diduga merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun dan penerimaan suap sebesar Rp 13 miliar.‬

‪Aswad diduga dengan kewennagannya mencabut izin PT Antam secara sepihak di Kecamatan Langgikima dan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.‬ Aswad setelah itu menerima pengajuan izin kuasa pertambangan eksplorasi dari delapan perusahaan di wilayah tambang, yang masih dikuasai PT Antam.‬ Aswad kemudian menerbitkan 30 SK Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

Aswad diduga menerima sejumlah uang dari pemulusan izin perusahaan-perusahaan tersebut. KPK saat ini sedang mendalami pemberian-pemberian perusahaan tersebut kepada Aswad.

TERKINI

Pimpinan DPR Ingatkan Pembantu Presiden Pegang Teguh Komitmen Antikorupsi Menag: Ekosistem Halal Harus Mencakup Halal, Thayyib, dan Mubaarak DPR: Lonjakan Dolar Bisa Picu Krisis Biaya Produksi Pangan KPK Jerat Silmy Karim Cs dengan Pasal Pemerasan dan Gratifikasi