Senin, 16/10/2017 13:49 WIB
Bogor - Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Bogor, Dodi Achdi Suhada menyatakan menyayangkan atas sikap dan ucapan para pedagang kaki lima (PKL) Puncak, yang menyalahkan Presiden Jokowi, terkait penertiban pembongkaran lapak PKL Puncak oleh Pemkab, pada (12/10/2017).
“Jangan ‘mengkambinghitamkan’ Presiden Jokowi dong. Soal penertiban PKL Puncak ini, ini kan namanya pembusukan,” ujar Ketua REPDEM Bogor Dodi Achdi Suhada, saat bertemu dengan perwakilan PKL, di Puncak, Minggu (15/10/2017).
Dodi mengatakan, terkait penertiban PKL Puncak Cianjur itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Presiden. Dan juga presiden tidak mungkin pernah memerintahkan pembongkaran PKL Puncak. “Kalau sampai situasi ini dikait-kaitkan dengan Presiden, Itu namanya sudah politis. Tidak ada perintah Presiden untuk membongkar PKL Puncak,” kata Dodi.
Dodi mengungkapkan, semua harus jernih melihatnya. Pemkab juga mesti melakukan terobosan dalam mengelola pedagang kecil atau PKL, harus inovatif. “Sudah semestinya Pemkab dalam hal ini yang melakukan penertiban, harus inovatif sedikitlah jangan cuma menggusur atau membongkar PKL begitu saja,” tandasnya.
JK Laporkan Rismon Terkait Tudingan Ijazah Jokowi
Dewas KPK Panggil Jaksa yang Tak Hadirkan Bobby Nasution di Sidang
KPK Panggil Ipar Jokowi, Billy Beras Terkait Korupsi DJKA
Sebelumnya, sedikitnya 600 bangunan liar di sepanjang ruas jalan Cipanas-Ciloto dibongkar petugas gabungan dari Satpol PP, polisi, TNI, dan Damkar Cianjur. Pembongkaran dilakukan selama dua hari dimulai Rabu (11/10/2017). Pembongkaran kios tersebut menyusul adanya rencana pelebaran jalan mulai dari Simpang Gadog, Bogor hingga Cianjur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Keyword : PKL Puncak Repdem Jokowi