Daya Beli Turun, Pemerintah Tak Pro Rakyat

Jum'at, 06/10/2017 18:54 WIB

Jakarta - Menurunnya daya beli masyarakat dinilai akibat kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang tidak pro terhadap rakyat. Akibatnya, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kian terpuruk.

Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/10). Menurutnya, menurunnya daya beli masyarakat saat ini bukan isu politik, melainkan isu ekonomi yang sedang dirasakan masyarakat.

"Jadi jangan pemerintah seperti lempar batu sembunyi tangan, ini jelas akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat sehingga daya beli masyarakat itu menurun," tegas Fadli.

Hal itu menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menuding lawan politiknya dengan sengaja menciptakan isu soal turunnya daya beli masyarakat untuk menghambat elektabilitasnya jelang Pilpres 2019.

Sementara itu, kata Fadli, dana atau biaya yang ada dikonsentrasikan untuk kegiatan infrastruktur termasuk penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah pembangunan infrastruktur itu tidak dapat dipastikan untuk memperbaiki perekonomian rakyat.

"Infratruktur buat siapa? Meskipun apa yang dibangun infrastruktur itu bagus-bagus saja kalau uangnya banyak. Tapi kalau uangnya dari utang dan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk infrastruktur dan memaksakan diri sementara daya beli masyarakat lemah saya kira akan mengganggu ekonomi," katanya.

TERKINI

Pemerintah Sudah Kucurkan Dana Desa Rp609,68 Triliun Anggota DPR Minta KKP Ciptakan Teknologi Budidaya Ikan Bawang Merah, Komoditas Penyumbang Tertinggi Bulan April Ketua DPR Soroti Pentingnya Ekosistem Pendidikan Demi Terciptanya SDM Unggul