Panglima TNI Ogah Tanggapi Menkopolhukam Wiranto
Rabu, 27/09/2017 20:47 WIB
Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ogah menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto terkait adanya miskomunikasi soal pembelian 5000 pucuk senjata api.
Gatot menegaskan, hanya Presiden Jokowi yang mengetahui adanya miskomunikasi atau tidak terkait informasi pembelian senjata yang diduga dilakukan oleh pihak non-militer tersebut.
"Yang tahu miskomunikasi atau tidak hanya Presiden saya dan itu saya pegang," kata Gatot, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/9).
Namun, Gatot menanggapi dengan santai terkait pernyataan
Wiranto yang menyebut adanya miskomunikasi. Menurutnya, tidak perlu menanggapi pihak yang tidak mengetahui secara spesifik informasi tersebut.
"Kalau Menteri bilang saya miskomunikasi yah saya terima. Ibarat sepakbola penonton dari belakang lihat offside, yang samping bilang tidak. Masa saya harus marah ke yang bilang tidak, kalau dia nonton di belakang. Orang punya persepsi saya hargai itu saja," tegasnya.
Diketahui, Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi ke Indonesia, dalam acara Silaturahim
Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017)
Sementara, Menkopolhukan
Wiranto telah meluruskan terkait adanya pembelian 5000 pucuk senjata api tersebut.
Wiranto mengaku telah berkoordinasi bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo untuk merespon informasi upaya penyelundupan 5000 senjata api yang melibatkan lembaga non militer.
"Setelah saya panggil Kepala BIN, hubungi
Panglima TNI, Kapolri dan institusi lain yang terkait masalah ini. Ternyata ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata," kata
Wiranto, dalam keterangannya di kantor
Menkopolhukam, di Jakarta, Minggu (24/9).
TERKINI
DIDIMAX Adakan Kembali Literasi Investasi di Pasar Emas dan Forex
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Dukungan IAEA untuk Pembangunan PLTN di Indonesia
KPK Periksa Dirut PT Taspen Terkait Korupsi Investasi Fiktif
Kejagung Periksa 3 Pegawai Kementerian ESDM Terkait Korupsi Timah