Rabu, 27/09/2017 11:53 WIB
Jakarta - Operasi tangkap tangan (OTT) yang sedang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai pertanyaan sejumlah pihak termasuk Komisi III DPR sebagai mitra kerjanya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan misalnya, mempertanyakan penegakkan hukum yang dilakukan KPK terkait OTT dalam tindak kejahatan korupsi.
Sahroni: RUU Perampasan Aset Harus Utamakan Pemulihan Kerugian Negara
Satuan Baru TNI Diharapkan Perkuat Kesiapan Operasional Prajurit
Komisi XI Dorong BPK Gunakan AI untuk Cegah Kebocoran Keuangan Negara
Keyword : Pansus Angket KPK Revisi UU KPK DPR