Senin, 25/09/2017 14:45 WIB
Jakarta - Keberadaan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) krisi legitimasi politik. Pasalnya, empat fraksi di DPR tidak masuk dalam KPK/" style="text-decoration:none;color:red;">Pansus Angket KPK.
Peneliti Forum Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Lucius Karus mempertanyakan keabsahan rekomendasi KPK/" style="text-decoration:none;color:red;">Pansus Angket KPK dalam paripurna DPR pada 28 September nanti, jika empat fraksi di DPR tetap konsisten tidak mau ambil bagian.
Nurul Ghufron Tak Hadir, Dewas KPK Terpaksa Tunda Sidang Etik
KPK Geledah Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar
KPK Diminta Segera Eksekusi Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Penjara
Keyword : Pansus Angket KPK Revisi UU KPK KPK