Rabu, 20/09/2017 13:28 WIB
Jakarta - Penyelidik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) utuk hak asasi manusia (HAM) meminta akses penuh dan tanpa batasan ke Myanmar untuk melakukan menyelidiki atas krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Rakhine, Myanmar. Namun, pemerintah menolak permintaan tersebut
“Penting bagi kami untuk melihat dengan mata kepala sendiri di situs dugaan pelanggaran HAM,“ kata kepala misi pencari fakta yang didukung PBB, Marzuki Darusman, dilansir Financial Tribune, Rabu (19/9)
“Terdapat krisis kemanusiaan yang sedang terjadi membutuhkan perhatian segera,“ tambahnya.
Pada Maret dewan tersebut membentuk tim khusus untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran HAM di seluruh Myanmar, dengan fokus khusus pada dugaan kejahatan yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.
Rusia Kirimkan Minyak ke Korea Utara Lebihi Jumlah yang Diamanatkan PBB
Hari Ini Dewan Keamanan PBB Gelar Pemungutan Suara soal Keanggotaan Palestina di PBB
Eksodus ke Thailand Berlanjut setelah Jatuhnya Kota Perbatasan Utama Myanmar
Pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi berulang kali mengecam penyelidikan PBB karena tidak membantu dan bersumpa pemerintahnya tidak akan bekerja sama dengannya.
Suu Kyi pada Selasa sebelumnya menyampaikan dalam pidatonya yang dipublikassikan di televisi nasional mengenai krisis Rohingya, meminta pengamat dari luar mengunjungi Myanmar dan melihat situasinya sendiri
“Kami prihatin mendengar jumlah umat Muslim yang melarikan diri dari daerah ke Bangladesh. Myanmar mengecam pelanggaran hak asasi manusia yang memperburuk situasi di wilayah tersebut,“ katanya Suu Kyi dalam pidatonya.
Keyword : PBB Rohingya Bangladesh Myanmar