Kamis, 07/09/2017 08:03 WIB
Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diminta memberikan atensi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Atensi disinyalir terkait upaya pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016 oleh BPK.
Hal itu terungkap saat Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi bersaksi untuk terdakwa Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Terjaring OTT KPK, Harta Bupati Lombok Barat Capai Rp25,5 Miliar
KPK: OTT Bupati Lombok Barat Terkait Suap Sejumlah Proyek
KPK Tangkap 19 Orang dalam OTT Bupati Lombok Barat
Keyword : Suap WTP Anwar Sanusi KPK