Selasa, 15/08/2017 15:11 WIB
Jakarta - DPR akan mengajukan anggaran untuk Tahun Anggaran 2018 senilai Rp 5,7 triliun. Sebagian anggaran tersebut untuk pembangunan kompleks DPR dan Perpustakaan DPR yang berlokasi di bekas Taman Ria Senayan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, pembangunan apartemen untuk para anggota dewan kurang tepat.
"Dari namanya saja sudah kurang pas. Dari sisi namanya sudah menyakiti hati rakyat," kata Yandri, ketika dihubungi, Jakarta, Selasa (25/8).
Kata Yandri, pembangunan apartemen itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan anggota dewan untuk menghadiri rapat di DPR. Justru, menurutnya, apartemen untuk anggota DPR terkesan mewah.
Yandri Susanto: Indonesia Butuh Generasi Penerus Yang Handal
KPK Berpeluang Usut Dugaan Keterlibatan BURT DPR di Kasus Kelengkapan Rumah Jabatan
Geledah Kantor Setjen DPR, KPK Amankan Bukti Transaksi Keuangan
"Kalau apartemen terkesan elite. Hati saya masih menolak, itu tak bisa dijadikan alasan rajin rapat. Ketika mereka disumpah sudah harus siap menghadiri rapat dan sidang-sidang," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing menyatakan total anggaran yang diajukan DPR di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.728.308.210.000.
Rinciannya, Rp 4.024.410.881.000 untuk (satuan kerja) dewan. Sedangkan sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR.
Anton menganggap permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2018 wajar karena besarannya hanya 0.35 persen dari APBN 2018.
"Penataan kawasan dulu. Saya kan sudah keliling DPR seluruh dunia. Coba kamar lurah di DKI Jakarta lebih bagus dari kamar DPR. Kaya gedung juga itu dulu dibangun untuk 500 orang sekarang udah 800 orang," kata Anton.
Keyword : Rumah jabatan DPR yandri susanto