UU Hambat KPK Bantu Polri Usut Teror Novel KPK

Rabu, 02/08/2017 09:24 WIB

Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia mewacanakan pembentukan tim gabungan dengan KPK untuk mengusut kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan. Namun untuk bergabung dalam tim gabungan tersebut, lembaga antikorupsi terbentur Undang-Undang.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, KPK secara teknis tak bisa langsung terlibat menyelidiki kasus teror tersebut. Sebab, kasus penyiraman air keras terhadap Novel itu masuk dalam ranah tindak pidana umum. Sementara dalam Undang-Undang, KPK hanya dapat menangani permasalahan tindak pidana korupsi.

"Jadi kalau itu dalam ranah tindak pidana umum tentu saja lebih tepat domain dari Polri yang diatur di KUHAP," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (2/7/2017).

Dikatakan Febri, pihaknya dalam membantu penanganan kasus teror itu hanya sebatas pada tingkatan koordinasi. Sehingga tak terlibat langsung melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

"Kalau dibutuhkan koordinasi lebih lanjut, kapasitas yang bisa dilakukan KPK adalah berkoordinasi dengan pihak Polri," terang Febri.

Disisi lain, kata Febri, pimpinan KPK tengah mencari waktu untuk bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ada beberapa hal yang akan dibahas jika pimpinan dua institusi itu bertemu.

Selain untuk membahas lebih lanjut gagasan pembentukan tim investigasi gabungan, KPK juga ingin mengetahui perkembangan terbaru dari pengusutan kasus tersebut. Hal itu mengingat kasus penyiraman air keras kepada Novel telah terjadi lebih dari tiga bulan yang lalu. Namun, hingga saat ini pelaku maupun aktor intelektualnya belum terungkap dan ditangkap.

"(Pertemuan) untuk juga mengetahui perkembangan-perkembangan yang kalau dari informasi yang kita dengar ada beberapa perkembangan yang bagus," tandas Febri.

TERKINI

Marinus Gea: Pancasila Harus Dihidupi, Bukan Sekadar Dihafalkan Puan: DPR Siap Tindak Lanjuti Putusan MK Soal Pilkada Langsung Paripurna DPR Setujui Kusfiardi Jadi Anggota Badan Supervisi OJK MA Perberat Hukuman Eks Dirjen Kemenkeu di Kasus Jiwasraya