Jum'at, 28/07/2017 08:13 WIB
Jakarta - Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membantu penyelesaian krisis di Teluk Persia. Ia menuduh negara Arab yang memberlakukan blokade terhadap Doha melanggar hukum internasional.
Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengatakan kepada wartawan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain menunjukkan sikap keras kepala dan belum mengambil tindakan apapun untuk menyelesaikan krisis tersebut.
Ia berjanji Qatar tidak akan mengampuni, jika tidak ada upaya untuk mengatasi apa yang ia sebut pelanggaran hukum internasional. Ia percaya PBB adalah platform yang tepat menyelesaikan konflik tersebut.
Mohammed bin Abdulrahman mengatakan, Kepada wartawan setelah membahas hal tersebut dengan Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres, yang mendukung upaya regional yang dipimpin oleh Kuwait untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
Rusia Kirimkan Minyak ke Korea Utara Lebihi Jumlah yang Diamanatkan PBB
Hari Ini Dewan Keamanan PBB Gelar Pemungutan Suara soal Keanggotaan Palestina di PBB
Permohonann Palestina Menjadi Anggota Penuh PBB Dibahas DK Bersama Komite
"Ada peran Dewan Keamanan dan untuk Majelis Umum dan semua mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian krisis tersebut," kata Mohammed bin Abdulrahman
"Negara bagian Qatar menyatakan lebih dari 10 kali, kami ingin menyelesaikan masalah ini melalui dialog, dan kami tidak mau berlarut-larut pada masalah tersebut. Mereka (Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Qatar) harus mundur dari semua tindakan ilegal," kata Mohammed bin Abdulrahman
Duta Besar China untuk PBB, Liu Jieyi, mengatakan kepada wartawan bahwa Dewan Keamanan akan menghadapi hal itu, jika ada permintaan resmi. "Saya pikir ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan di antara saudara-saudara di GCC dan di wilayah tersebut," katanya, mengacu pada Dewan Kerjasama Teluk.
"Dan saya hanya berharap ada proses negosiasi dari berbagai sudut pandang untuk menyelesaikan konflik dinegara Arab tersebut," tambahnya
Keyword : Qatar Arab Saudi Kuwait Bahrein PBB