Kata Mahfud, KPK Bisa Ditindak

Rabu, 19/07/2017 09:55 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan lembaga yang kebal terhadap hukum. Lembaga ad hoc itu bisa ditindak hukum, tapi tidak dengan Hak Angket.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Pansus Hak Angket KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/7).

Kata Mahfud, koreksi kepada KPK bisa dilakukan tindakan hukum kalau diduga melakukan korupsi, bisa tindakan administrasi jika menyalahgunakan wewenang,

"Kalau keuangan oleh BPK, kalau pidana itu polisi, kalau politik itu oleh DPR. Tidak ada di negara hukum itu satu pun yang tidak bisa diadili," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mahfud menegaskan, banyak hal yang harus dikoreksi terhadap KPK, tapi tidak bisa dengan hak angket. "Sama dengan orang membunuh tidak bisa dibawa ke pengadilan agama, KPK melanggar tidak bisa dibawa ke angket," tegasnya.

Mahfud menegaskan, KPK bisa dijatuhkan sanksi pidana, tapi melalui jalur dan proses hukum yang tepat. Ia mencontohkan, jika bercerai itu bukan ke pengadilan militer, tetapi ke pengadilan perdata.

"KPK juga tidak kebal hukum, Ada dua komisioner KPK pernah ditahan polisi, bisa kok, ada penyidik KPK ditangkap polisi dan ditahan, siapa bilang KPK kebal hukum, tidak ada kebal hukum," tegasnya.

TERKINI

KPK Usut Pemberian Apartemen hingga Rumah Mewah ke Pejabat Pemkot Bengkulu KPK Periksa Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Syarat Licik AS! Nuklir Saudi Dibarter Normalisasi Israel Jepang Dukung Rencana Jalur Pipa Minyak di Timur Tengah