Senin, 26/06/2017 18:10 WIB
Jakarta - Penolakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pembentukan Pansus Hak Angket KPK menimbulkan pertanyaan serius bagi DPR. Sebab, pembentukan Pansus merupakan hak DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah misalnya, mempertanyakan alasan KPK membuat jarak dengan hak pengawasan DPR dan penggunaan hak angket yang konstitusional.
Fahri Sarankan PKS Pertimbangkan Matang Keinginan Gabung ke Pemerintah
Fahri Hamzah: Putusan MK Keluar, Tanda Kompetisi Pilpres 2024 Sudah Usai
Fahri Hamzah Sebut Ada yang Sedang Intervensi MK, Siapa Dia?
Keyword : Angket KPK Pansus Angket KPK Fahri Hamzah