Kamis, 17/07/2025 12:26 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta pemerintah untuk lebih hati-hati dalam menyikapi kesepakatan dagang terbaru dengan Amerika Serikat (AS) lantaran minimnya timbal balik yang adil bagi Indonesia.
Meski pemerintah berhasil menurunkan ancaman tarif Trump menjadi 19 persen, Indonesia juga menyepakati pembelian energi dari Amerika senilai USD 15 miliar, produk pertanian sebesar USD 4,5 miliar, dan pembelian 50 unit pesawat Boeing, yang totalnya mencapai USD 34 miliar atau sekitar Rp 552 triliun.
“Ini akan menguras devisa karena belanja negara yang sangat besar. Karena itu, saya berharap para pembantu Presiden bisa mengedepankan kehati-hatian agar kedaulatan ekonomi Indonesia tidak tergerus,” kata Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak kepada wartawan, Kamis (17/7).
Konsumsi Garam Berlebih Diduga Percepat Penurunan Daya Ingat pada Pria
Meski IHSG Menguat, Lima Saham Ini Terkoreksi
Lima Saham Topang Penguatan Bursa Pekan ini
Politikus PKS ini pun menyoroti ketimpangan dalam kesepakatan tersebut. Pasalnya, ekspor Indonesia ke AS tetap dikenai tarif 19 persen, sedangkan produk-produk AS, mulai dari gandum, jagung, hingga pesawat, bisa masuk ke Indonesia tanpa bea masuk yang sepadan.
“Di mana prinsip keadilan dagang atau resiprokal yang selama ini digaungkan Trump sendiri. Tarif 19 persen harus dibayar dengan membuka pasar kita bagi Amerika. Padahal, negara tetangga seperti Singapura hanya dikenai tarif 10 persen,” ungkapnya.
Namun, Amin memahami kondisi tim negosiator Indonesia yang berada di bawah tekanan. Sehingga, kesepakatan yang dibuat tersebut merupakan bentuk kompromi, walaupun tidak memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar tim yang dikomandoi Kementerian Perekonomian melakukan negosiasi ulang agar resiprokal tarif lebih adil dan bersifat timbal balik. Karena pembelian besar-besaran produk AS akan berdampak bagi neraca perdagangan, dan berpotensi memukul sektor produksi dalam negeri.
“Kesepakatan ini jangan sampai membuat kita terlena. Ini bukan akhir, tapi awal dari tantangan baru. Kita harus memastikan bahwa keringanan tarif hari ini tidak berubah menjadi ketergantungan pangan dan energi di masa depan,” tandasnya.