Rabu, 14/05/2025 07:30 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yustiana Roba Putri mengatakan, forum Perempuan Muslim Parlemen merupakan bagian penting dalam Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19.
Menurut dia, forum tersebut membahas tentang perlunya memperjuangkan pemberdayaan perempuan di berbagai negara.
"Jadi salah satu forum yang sangat penting yang dimiliki oleh PUIC ini adalah forum Perempuan Muslim Parlemen, di mana kita membahas terkait tentang tantangan-tantangan perempuan parlemen di dunia," kata Irine, dalam keterangan persnya, Selasa (13/5).
"Karena banyak negara memberikan contoh yang baik, tetapi juga banyak negara-negara yang mengalami stagnan terkait dengan perjuangan pemberdayaan perempuan," imbuhnya.
Jaga Daya Beli, Legislator Minta APBN 2027 Berpihak pada Kelas Menengah
Anggota DPR: Kenaikan BBM Non-Subsidi Gerus Daya Beli Kelas Menengah
Piala Dunia 2026 Dinilai Mampu Ciptakan Efek Berganda bagi Ekonomi Lokal
Dalam forum tersebut, Irine pun menyoroti hasil Komisi Tentang Status Wanita atau The Commission on the Status of Woman (CSW) di PBB, yang menyatakan bahwa perjuangan pemberdayaan perempuan dikatakan keluar jalur atau off track.
Padahal target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang di dalamnya juga terdapat isu tentang pemberdayaan wanita (SDGs poin 5), hanya tinggal 5 tahun lagi.
"Sementara kita ketahui bahwa Beijing platform itu usianya sudah 30 tahun dan tinggal 5 tahun dari SDGs 2030. Kita punya SDGs 5 itu membahas mengenai pemberdayaan perempuan," jelasnya.
Oleh karena itu, Irine mengungkapkan, dalam forum Perempuan Muslim Parlemen OKI, seluruh megara menyamakan visi misi untuk menguatkan peran perempuan atau memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap perempuan untuk mengambil kebijakan publik.