Selasa, 30/05/2017 20:26 WIB
Jakarta - Wakil Ketua komisi I DPR Purn (TNI) TB Hasanudin merespons wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) perang melawan teroris. Menurutnya, milliter memang selayaknya terlibat dalam upaya penganggulangan terhadap terorisme.
Hasanudin mengatakan teroris saat ini sudah dimasukan dalam kategori sebagai kejahatan terhadap negara. Ia menyatakan seluruh negara didunia telah menetapkan teroris dalam pemaknaan seperti itu.
Secara teori, lanjutnya, pemberantasan teroris pada prinsipnya selalu menggunakan tiga kekuatan utama yakni penegakkan hukum, intelijen, dan militer kemudian dibantu unsur unsur lainnya.
"Cara mengkompilasikan ketiga elemen tersebut diatas sangat tergantung pada jenis dan jumlah ancaman, luas wilayah , standar penangkalan, sumber daya yang dimiliki, dan political will negara masing-masing," ujar Hasanudin di Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Komisi IV Dorong Pariwisata di NTT Harus Didukung Sektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
Komisi IV: Taman Nasional Komodo Harus Dijaga Kelestariannya
Komisi III Tinjau Kinerja Penanganan Kasus Anggaran Mitra Kerja di Lampung
Hanya saja, dia memberikan catatan mengenai proporsi peran yang dapat dilakukan ketiga unsur tersebut.
"Dalam proses penegakkan hukum, tahap penyelidikan dan penyidikan tentu hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian negara) tetapi dapat saja didukung oleh data-data intelijen yang akurat dari elemen aparat intelijen termasuk intelijen TNI," ungkapnya.
Anggota fraksi PDIP tersebut juga menjabarkan tentang perluasan peran yang dapat dilakukan TNI dalam misi perang lawan teroris. "Dalam upaya pencegahan, aparat teritorial dapat digunakan antara lain dalam upaya deradikalisasi, pengawasan wilayah, bantuan informasi dan lain-lain," sebutnya.
Hasanudin menambahkan untuk menghadapi infiltrasi dari luar, TNI dapat di tugaskan di wilayah perbatasan yang rawan. Sementara dalam hal perlindungan dan penindakan, menurut dia, TNI juga memiliki satuan-satuan terlatih.
"Diantaranya memberikan perlindungan terhadap presiden, wapres dan tamu negara . Untuk represif TNI dapat di kerahkan misalnya di wilayah ZEE, laut bebas atau pembajakan pesawat umum. Sekarang masalahnya, bagaimana mengkompilasikan semua kekuatan itu dengan tepat dan terkontrol," terangnya.
Hasanudin mengungkapkan ancaman teroris di Indonesia sudah semakin merisaukan.
"Kita membutuhkan kerja sama yang erat dari semua elemen kekuatan bangsa," ucapnya.
Keyword : Komisi I TB Hasanudin TNI Teroris