Sabtu, 27/05/2017 22:01 WIB
Jakarta - Pemberian label predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait pengelolaan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata berujung rasuah. Hal itu mengemuka dan terbukti dari Oprasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Satgas KPK atas dugaan suap terkait pemberian WTP tersebut.
Apakah pemberian WTP oleh BPK kepada Kemendes PDTT itu dapat dikaji ulang atau bahkan dibatalkan?
Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara tak memungkiri pemberian WTP itu dapat diuji kembali atau bahkan dibatalkan. Kaji ulang atas pemberian WTP itu dapat dilakukan jika ada kesalahan dalam proses pemberian audit dan tidak memenuhi standart audit.
"Teorinya kalau ada kesalahan proses pemberian audtinya dan tidak memenuhi standar auditnya bisa saja namanya restatement," kata Moermahadi Soerja Djanegara di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/5/2017).
KPK Cecar Petinggi PT Taspen Soal Pengelolaan Investasi Rp1 Triliun
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Kasus Pungli
Dewas KPK Nurul Ghufron Minta Pegawai Kementan Dimutasi ke Malang
Soerja hadir di markas lembaga antikorupsi bersama Wakil ketua BPK Bahrullah Akbar terkait ditangkapnya dan ditetapkannya dua auditor BPK, Rochmadi Sapto Giri (RS) dan Ali Sadli (ALS). Keduanya ditangkap lantaran diduga menerima suap dari Sugito (SUG) selaku Irjen Kemendes PDTT dan seorang Eselon III Kemendes PDTT bernama Jarot Budi Prabowo.
Sejauh ini terungkap suap pejabat Kemendes PDTT kepada dua auditor BPK itu senilai Rp 240 juta. Rp 40 juta ditemukan saat Oprasi Tangkap Tangan (OTT). Sedangkan pemberian Rp 200 juta sebelumnya terjadi pada awal Mei 2017.
Soerja mengklaim akan memeriksa kembali hasil audit anak buahnya yang berujung WTP kepada Kemendes PDTT itu. Namunn Soerja enggan berspekulasi pemberian WTP itu lantaran ada "pelicinnya".
"Kita akan lihat dari hasilnya," terang dia.
Klaim Soerja, pemberian TWP terhadap Kementerian PDTT telah sesuai prosedur.
"Kita tidak tahu apakah karena itu, karena yang kita lakukan menurut saya on track secara keputusan di sidang (BPK)," tandas Soerja.
Keyword : KPK BPK WTP Kemendesa PDTT Sugito