Selasa, 06/10/2026 15:44 WIB
New York, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mendesak gencatan senjata permanen di Jalur Gaza, menjelang peringatan tiga tahun serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.
Dalam pernyataan resminya, Guterres menekankan pentingnya penghentian konflik secara menyeluruh demi membuka akses bantuan kemanusiaan serta menegakkan hukum internasional.
"Sudah saatnya gencatan senjata menjadi permanen. Sudah saatnya untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan dalam skala besar. Dan sudah saatnya untuk menghormati hukum internasional," kata Guterres dikutip dari AFP pada Selasa (6/10).
"Biarkan peringatan ini tidak hanya menjadi penanda satu tahun duka lainnya, tetapi juga pendorong tekad baru untuk membangun masa depan yang berbeda: masa depan di mana warga Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan," dia menambahkan.
Lagi, Bocah Palestina Gugur usai Kena Serangan Udara Israel
PM Malaysia Kecam Tender Pemukiman Israel di Tepi Barat
IDF Sebut Politisi Israel Picu Kekerasan Pemukim di Tepi Barat
Dalam seruannya, Guterres mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 sebagai aksi keji yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan warga negara asing, serta menyebabkan 251 orang disandera.
Di sisi lain, Guterres juga menyoroti penderitaan luar biasa yang dialami warga Palestina di Gaza akibat kehilangan nyawa massal, pengungsian, dan kehancuran wilayah. Sejak awal konflik, kampanye militer Israel telah menewaskan lebih dari 74.200 orang di Gaza berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina.
Guterres mengakui bahwa gencatan senjata singkat yang sempat diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Oktober 2025 memang memberikan sedikit kelegaan. Namun, dia menilai langkah tersebut belum mampu memberikan keamanan, bantuan kemanusiaan yang memadai, maupun jalur pemulihan dan perdamaian yang kredibel.
Hingga saat ini, proses perdamaian masih menghadapi benturan syarat utama. Israel, yang menguasai sebagian besar wilayah Gaza, menolak menarik pasukannya sampai proses pelucutan senjata Hamas berhasil diverifikasi.
Di pihak lain, Hamas mendorong opsi pelucutan senjata secara bertahap ketimbang menyerahkan seluruh persenjataannya secara sepihak dan seketika.