Selasa, 06/10/2026 14:52 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan perombakan sejumlah pejabat internal Polri merupakan hal yang wajar. Langkah tersebut dinilai bagian dari upaya memperkuat efektivitas sekaligus regenerasi di tubuh Korps Bhayangkara.
Menurut Soedeson, regenerasi di jajaran kepolisian memang diperlukan seiring munculnya generasi baru yang mulai menempati posisi-posisi strategis di lingkungan Polri.
PDIP Yakin MK Putus Gugatan Ijazah Gibran Secara Objektif
DPR Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Jadi Undang-Undang
DPR Dukung Penolakan Visa Israel Houghton: Imigrasi Penjaga Kedaulatan
“Penempatan personel pada jabatan-jabatan itu tujuannya untuk efektivitas dan regenerasi. Kalau kita melihat jajaran di Mabes Polri, kan diisi angkatan di bawah. Angkatan 90 dan 91 sudah lewat, sekarang 93, 94, 95, 96 mulai menduduki jabatan strategis,” kata Soedeson di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).
Politikus Golkar itu berpandangan bahwa pergantian pejabat, termasuk Kapolda di sejumlah daerah, juga diperlukan agar kebijakan dan visi-misi Kapolri dapat diterjemahkan secara efektif hingga ke level kewilayahan.
“Kalau misalkan ketika dia sudah menjabat tapi orang-orang di bawahnya bukan orang-orang dia juga percuma. Maksudnya, enggak bisa menjalankan visi,” ujarnya.
Soedeson menegaskan loyalitas jajaran kepolisian terhadap pimpinan merupakan hal penting dalam memastikan program kerja Kapolri berjalan.
Menurut dia, Kapolri memiliki kewenangan untuk menentukan personel yang dinilai mampu membantu merealisasikan agenda yang telah disampaikan saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.
“Kalau saya pribadi, semua polisi itu harus loyal kepada pimpinan. Pimpinan yang tahu siapa yang bisa membantu dia menjalankan visi dan misinya,” tegasnya.
Dia mengingatkan, Kapolri juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang telah dipaparkan kepada DPR tidak berhenti sebatas konsep. Sebab, kinerja Kapolri tetap menjadi bagian dari pengawasan DPR.
“Yang sudah dia paparkan di Komisi III DPR RI, yang sudah mendapatkan persetujuan, tentu kita di DPR RI mengawasi dia dalam bekerja. Dia enggak mau kemudian visi-misinya gagal, karena dia bisa dievaluasi. Maka itu dia tancap gas sekarang,” tutur Soedeson.
Lebih lanjut, dia menyebut Polri merupakan organisasi besar dengan program kerja yang telah disusun secara berjenjang, mulai dari agenda jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.
Karena itu, menurutnya, pelaksanaan program tersebut tidak mungkin hanya mengandalkan Kapolri seorang. Dibutuhkan jajaran internal yang memiliki kemampuan dan kesamaan arah untuk menjalankannya.
“Dia memang punya program-programnya. Itu harus dilaksanakan, bukan dia sendiri, kan? Tapi semua jajaran di bawahnya,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Papua Tengah itu.