Rabu, 30/09/2026 23:45 WIB
Khartoum, Jurnas.com - Usulan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS) untuk meredakan perang saudara di Sudan, dinilai berisiko mendorong negara tersebut menuju pembagian wilayah secara de facto, mirip skenario di Libya.
Penasihat politik dan internasional untuk pemimpin militer Sudan, Amjad Farid, menyampaikan kritik keras tersebut terkait usulan yang dirancang oleh Penasihat Senior AS untuk Urusan Arab dan Afrika, Massad Boulos.
Rencana AS tersebut mengusulkan jeda pertempuran selama 90 hari yang diikuti dengan negosiasi guna mengakhiri konflik serta melanjutkan transisi menuju pemerintahan sipil.
Pemerintah militer Sudan telah mengajukan sejumlah usulan perubahan atas draf tersebut, termasuk penarikan pasukan paramilitar Rapid Support Forces (RSF) dari kawasan perkotaan dengan pemantauan internasional. Namun, pihak militer menilai Washington mengabaikan masukan tersebut dan cenderung menekan Sudan untuk menerima skema pembagian negara.
PBB: Krisis Sumber Daya Picu Perang Saudara di Sudan
Jerman Suntik Dana Tambahan Rp404 Miliar untuk Krisis Sudan
Rusia Bersiap Ambil Alih Senjata Berat Wagner
"Massad Boulos seolah menekan kami untuk menerima pembagian wilayah secara de facto yang serupa dengan model Libya," ujar Farid dikutip dari Reuters pada Rabu (30/9).
Dia menambahkan bahwa pendekatan tersebut justru memberi ruang bagi keberadaan milisi RSF dalam peta politik Sudan di masa depan.
Kekhawatiran mengenai pemisahan wilayah ini merujuk pada kondisi Libya yang terpecah menjadi dua faksi pemerintahan rival di wilayah timur dan barat selama lebih dari satu dekade.
Di Sudan, RSF berupaya mendirikan pemerintahan paralel di Kota Nyala, wilayah Darfur barat, dengan melantik jajaran menteri dan mengoperasikan kepolisian.
Pernyataan dari pihak Sudan ini mengemuka setelah visa milik pemimpin militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York ditahan oleh AS karena belum menyetujui proposal tersebut. Penahanan visa memaksa pembatalan agenda pertemuan antara delegasi Sudan dan Boulos di Washington pekan lalu.
Konflik bersenjata antara militer Sudan dan RSF berkecamuk sejak April 2023 akibat perselisihan terkait integrasi pasukan menuju pemerintahan sipil.
Dalam krisis ini, AS menuding RSF melakukan tindakan genosida, sementara militer Sudan dituduh melakukan kejahatan perang. Menyusul sejumlah kekalahan di medan tempur belakangan ini, pimpinan RSF menyatakan berkomitmen untuk terus melanjutkan pertempuran.