Kamis, 24/09/2026 19:01 WIB
New York, Jurnas.com - Ghana, negara yang memimpin kampanye ganti rugi atas perdagangan budak trans-Atlantik selama hampir empat abad terakhir, menyatakan bahwa dukungan dari negara-negara Barat terhadap upaya tersebut kian meningkat.
Menteri Luar Negeri Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa menyampaikan dalam acara peradilan ganti rugi yang diselenggarakan bersama oleh Ghana, Jerman, dan Prancis di sela-sela Majelis Umum PBB, bahwa fokus utama tahap awal kampanye ini adalah pengembalian benda-benda bersejarah yang dijarah.
Tahapan selanjutnya dapat mencakup permohonan maaf secara resmi, penghapusan utang, hingga kompensasi finansial di bawah skema 19 poin rencana aksi yang telah disetujui oleh Uni Afrika dan Komisi Ganti Rugi Komunitas Karibia (Caricom) dalam konferensi di Ghana pada Juni lalu.
Pada Maret lalu, PBB mengesahkan resolusi yang mengakui perbudakan trans-Atlantik sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terberat dengan dukungan 123 suara. Tiga negara yakni Amerika Serikat, Israel, dan Argentina menolak, sementara 52 negara lainnya termasuk anggota Uni Eropa dan Inggris memilih abstain.
Ablakwa mengungkapkan bahwa sejak pemungutan suara tersebut, banyak negara Eropa yang tadinya abstain mulai berdialog. "Hampir seluruh negara Eropa yang mengambil sikap abstain saat pemungutan suara telah menghubungi kami dan menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dalam proses ini," ujar Ablakwa dikutip dari Reuters pada Kamis (24/9).
Ablakwa menambahkan bahwa Inggris, Portugal, dan AS telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama. Selain itu, Prancis, Jerman, dan Belanda telah berkomitmen untuk mengembalikan artifak-artifak sejarah ke Afrika.
Berdasarkan data Trans-Atlantic Slave Trade Database, sekitar 12,5 juta warga Afrika diperbudak dan diangkut melintasi Samudra Atlantik antara abad ke-16 hingga ke-19 untuk dipekerjakan di perkebunan dan pertambangan di Amerika Selatan, Karibia, dan Amerika Utara.
Aktivitas tersebut menghasilkan kekayaan melimpah yang menyokong pembangunan negara-negara Barat, dan Portugal dan Inggris bertanggung jawab atas pengangkutan lebih dari 70 persen dari total warga Afrika yang diperbudak.