Selasa, 22/09/2026 12:35 WIB
Kopenhagen, Jurnas.com - Amerika Serikat (AS) berencana membuka kembali bekas pangkalan militer era Perang Dingin di wilayah selatan Greenland, serta menempatkan kehadiran militer di pesisir timur yang kini digunakan oleh tim patroli anjing pemandu Denmark.
Langkah tersebut berdasarkan perjanjian baru yang dijadwalkan bakal ditandatangani oleh AS, Denmark, dan Greenland pada Selasa (22/9), sebagaimana dikutip dari Channel News Asia.
Dua lokasi yang menjadi target pengembangan adalah Narsarsuaq, bekas pangkalan militer Bluie West One milik AS yang ditutup pada dekade 1950-an, serta Mestersvig, pos militer yang saat ini digunakan oleh Sirius Dog Sled Patrol, unit pasukan khusus Denmark.
Penandatanganan perjanjian trilateral tersebut dijadwalkan berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York. Pemerintah Denmark menyatakan bahwa kesepakatan ini menempatkan keamanan wilayah Arktik di bawah naungan pertahanan kolektif Organisasi Traktat Atlantik Utara (NATO), alih-alih menyerahkannya semata kepada AS dan Denmark.
Rubio Sebut AS Tidak Berencana untuk Lanjutkan Serangan Militer ke Iran
Menlu Rusia dan AS Bakal Bertemu di Manila, Bahas Isu Ini
AS Tuding Iran Jadikan Selat Hormuz Sebagai Alat Tawar Perundingan
Langkah diplomatik ini mengemuka setelah tekanan selama berbulan-bulan dari Presiden AS Donald Trump yang secara terbuka menyatakan keinginan AS untuk menguasai Greenland, yang sempat memicu krisis diplomatik di internal NATO pada Januari lalu.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menggarisbawahi pentingnya peningkatan investasi di wilayah Arktik saat bertemu dengan para menteri luar negeri dari tujuh negara kawasan Arktik di New York.
"Para sekutu sepakat bahwa keamanan Arktik memerlukan investasi berkelanjutan untuk melindungi wilayah vital ini serta menangkal para pesaing strategis," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Piggott.
Pemerintah AS menyatakan bahwa perjanjian ini akan memperkuat kehadiran militer AS di Greenland sekaligus memastikan bahwa China dan Rusia tidak dapat membangun pangkalan atau melakukan investasi sensitif di kawasan tersebut tanpa persetujuan.
Di saat bersamaan, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tetap mengakui kedaulatan dan integritas teritorial Denmark, serta hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Greenland.