Selasa, 08/09/2026 13:15 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya penguatan mitigasi dan antisipasi kebencanaan secara terpadu menyusul tingginya risiko bencana di berbagai wilayah Indonesia.
Puan mengatakan, posisi Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire membuat pemerintah harus terus memperkuat kesiapsiagaan untuk menghadapi berbagai potensi bencana.
“Indonesia masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Karenanya memang dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, Pemerintah itu sudah melakukan mitigasi dan antisipasi untuk melakukan semua hal terkait dengan hal tersebut, antisipasinya itu secara terpadu,” kata Puan usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Legislator PKS: Bantuan Jangan Hanya Hadir di Saat Terdampak Bencana
Erupsi Gunung Anak Krakatau, Kapal Pelni Tetap Beroperasi
Ketua DPR: Keselamatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas
Menurut Puan, bencana alam tidak dapat diprediksi secara pasti terkait waktu, lokasi maupun durasi kejadiannya. Karena itu, kesiapan pemerintah dan masyarakat harus terus ditingkatkan.
“Namun karena ini memang alam, kita tidak bisa melakukan antisipasi dan mitigasi itu di mana, kapan terjadinya, dan kapan selesainya,” ujarnya.
Puan menyoroti peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda yang memicu erupsi dan sebaran abu vulkanik ke sejumlah wilayah, termasuk Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat.
Peningkatan aktivitas gunung api juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Dalam kurun waktu sekitar sepekan, lima gunung api dilaporkan mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Semeru di Jawa Timur, Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Ibu di Maluku, dan Sinabung di Sumatera Utara.
Atas kondisi tersebut, Puan mendorong pemerintah meningkatkan langkah mitigasi sebagai upaya mengantisipasi dampak bencana sekaligus meminimalisir risiko korban jiwa.
“Keselamatan masyarakat, harus menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan yang diambil perlu diarahkan ke sana,” tegasnya.
Puan juga mendorong adanya satu kepemimpinan dalam penanganan bencana yang mampu menyatukan langkah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menurut dia, koordinasi terpadu diperlukan untuk membangun kesiapan nasional dalam menghadapi berbagai jenis bencana, termasuk di wilayah yang membutuhkan penguatan langkah antisipatif.
Selain itu, Puan meminta pemerintah memastikan adanya jaminan perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
Peringatan dini, kata dia, harus diterima masyarakat secara tepat waktu sehingga warga dapat segera menuju lokasi aman. Pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan dasar tetap tersedia, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan.
“Bagaimana peringatan bencana diterima tepat waktu, warga dapat segera mencapai tempat aman, kebutuhan dasar tersedia, layanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan, serta keluarga yang kehilangan penghasilan memperoleh penyangga kehidupan,” jelasnya.
Puan turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang benar sekaligus mencegah informasi tidak terverifikasi memicu kepanikan.
“Dan tentunya keterbukaan informasi serta edukasi kepada masyarakat juga harus digalakkan sekaligus sebagai langkah untuk mencegah informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan kepanikan,” tandasnya.