Senin, 07/09/2026 13:56 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPRD Kota Bengkulu, Herimanto dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, pada hari ini, Senin, 7 September 2026.
Pemeriksaan ini berkaitan dengan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait suap proyek pengadaan di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu.
"Hari ini Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara RW dan saudara HRM, yang keduanya merupakan anggota DPRD Kota Bengkulu. Pemeriksaan dijadwalkan di gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis.
Sebelum ini, KPK sudah memeriksa Anggota DPRD Kota Bengkulu, Bambang Hermanto sebagai saksi dalam perkara ini, pada Jumat, 4 September 2026.
Fiorentina Pecat Fabio Grosso Usai Tiga Kekalahan Beruntun
Korban Keracunan MBG Bukan Cuma Angka, Ini Menyangkut Masa Depan Anak
Agustus 2026, Cadangan Devisa Indonesia Capai 146 Miliar Dolar
Bambang didalami soal perencanaan dan pengesahan anggaran untuk proyek-proyek di lingkungan Kota Bengkulu. Dia juga ditanya perihal dugaan aliran uang yang diterimanya.
Selain itu, pada 4 dan 10 Agustus 2026, KPK memeriksa Anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni dan mendalami sejumlah proyek pengadaan di Bengkulu.
Dalam proses penyidikan berjalan, KPK sudah menyita rumah mewah yang berada di Jakarta Selatan dan satu unit mobil milik Vinna Ledy.
KPK menduga Vinna Ledy turut menerima sejumlah uang dari proyek-proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kota Bengkulu dan dari pihak swasta.
Adapaun kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi berupa suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Tahun Anggaran (TA) 2025-2026. Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, menjadi salah satu tersangka.
Dalam menangani kasus dugaan korupsi di Kota Bengkulu ini, KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.